Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Jokowi Memprioritaskan Pembangunan Jalan Tol

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meninjau ruas jalan Trans Jawa di Interchange Bandar kilometer 671, Jombang, Jawa Timur, Kamis, 20 Desember 2018. Peresmian tujuh ruas jalan tol Trans Jawa oleh Presiden Joko Widodo menandai terhubungnya Tol Merak hingga Surabaya. ANTARA
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meninjau ruas jalan Trans Jawa di Interchange Bandar kilometer 671, Jombang, Jawa Timur, Kamis, 20 Desember 2018. Peresmian tujuh ruas jalan tol Trans Jawa oleh Presiden Joko Widodo menandai terhubungnya Tol Merak hingga Surabaya. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan bahwa orang yang tidak senang dan benci dirinya tidak akan mengerti tujuannya membangun jalan tol.

"Silakan ada orang ngomong kepada saya, Pak kita enggak mau makan jalan tol. Ya kalau enggak ngerti teori ekonomi makro sulit saya menjelaskan. Atau kalau memang benci dan enggak senang, dijelaskan kayak apa ya enggak nyambung," kata Jokowi dalam silaturahmi paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang Town Square, Sabtu, 2 Februari 2019.

Jokowi mengatakan, di era kepemimpinannya memang fokus terlebih dulu di sektor infrastruktur, kemudian sektor pengembangan sumber daya manusia. Sebab, jika semua program berbagai sektor dilakukan berbarengan tidak akan ada hasilnya karena anggaran akan tercecer.

"Seperti infrastruktur ini. Itu tahapan jegret, tahapan jegret, memang harus seperti itu. Kalau semuanya dikerjakan, anggaran diecer-ecer, kembali lagi baunya enggak akan kelihatan. Percaya saya," katanya.

Jokowi pun menjelaskan alasannya fokus pada sektor infrastruktur terlebih dahulu. Pada 1978, kata Jokowi, Indonesia sudah memulai pembangunan jalan tol Jagorawi sepanjang lebih kurang 50 kilometer. Menurut dia, banyak negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Cina, dan Filipina ingin melihat seperti apa manajemen, konstruksi, dan pengelolaan jalan tol.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tetapi, setelah puluhan tahun sejak dimulainya pembangunan jalan tol, Indonesia baru membangun sepanjang 780 kilometer sampai 2014. Jokowi mengatakan, panjang jalan tol bertambah 782 kilometer dalam empat tahun kepemimpinannya. Ia memperkirakan, panjang jalan tol yang dibangun selama periode pemerintahannya akan mencapai 1.854 pada akhir tahun ini.

Kendati begitu, Jokowi meminta pencapaiannya itu tidak ditepuktangani. Sebab, ia menganggap proses pembangunannya masih lambat meski sudah bekerja tiga shift dari pagi hingga malam. Mantan Gubernur DKI itu membandingkan pembangunan jalan tol di Cina.

"Sekarang dalam kurun waktu yang seperti tadi saya sebutkan, sudah bangun 280 ribu kilometer. Jangan ditepuki, kita harus sedih lihat angka-angka itu. Kita 780 kilometer, mereka 280 ribu kilometer," katanya.

Menurut Jokowi, jika semua jalan tol sudah terbangun, seperti Trans Jawa danTrans Sumatera, kecepatan distribusi barang dan mobilitas orang di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Ia meyakini bahwa negara yang cepat bisa memenangkan kompetisi dengan negara lain.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

4 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?


Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.


Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

14 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.


Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

15 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.


Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.


Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

16 jam lalu

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 17 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.