TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pasangan Prabowo - Sandiaga Uno merupakan pasangan pembela Pancasila. Pernyataan ini Hashim katakan saat menjadi pembicara dalam acara dialog nasional 'Kebhinekaan dan Pemilu Damai' di gedung Bhayangkari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 27 Januari 2019.
Baca juga: Rizal Ramli dan Said Didu Bantu Kubu Prabowo Siapkan Debat Capres
"Pihak lawan kami selalu sebut Pancasila, seolah-olah mereka pembela Pancasila. Maaf, saya yakin dari pihak Prabowo-Sandi juga pembela Pancasila, (tapi) bedanya dimana?" ujar Hashim dalam pemaparannya itu.
Hashim lalu mengatakan Pancasila yang disuarakan lawan politiknya berbeda dengan Pancasila dari pasangan Prabowo - Sandi. Pihak lawan, kata Hashim, bicara Pancasila seolah-olah hanya dari sila pertama. "Toleransi, intoleransi, kerukunan beragama, dan sebagainya itu tertuang dalam sila pertama, itu betul dan kami yakin itu betul. Prabowo-Sandi dan saya sangat mendukung itu," ujar dia.
Meskipun demikian, Hashim berujar pemerintahan saat ini mengabaikan sila ke lima dalam Pancasila, yaitu sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padahal, kata ia, sila ke lima itu sama pentingnya dengan sila-sila lain yang ada di Pancasila.
Hashim kemudian mencontohkan abainya pemerintahan saat ini terhadap sila ke lima dengan mengutip data berbagai lembaga tentang ketimpangan kekayaan di Indonesia.
"Oxfam, salah satu lembaga NGO luar negeri dengan dukungan data dari beberapa pihak menunjukkan bahwa empat orang terkaya Indonesia memiliki kekayaan dan penghasilan melebihi 100 juta (rata-rata) orang Indonesia," tutur dia.
Tak cukup disitu, ia melanjutkan pemaparannya dengan menunjukkan data gini indeks (ketimpangan) kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam data yang ia tunjukkan, disebutkan 1 persen dari orang Indonesia menguasai 72 persen tanah di Indonesia.
Baca juga: AHY: Program Prorakyat SBY Dibagikan ke Prabowo untuk Bahan Debat
"Berarti apa? 99 persen rakyat Indonesia hanya memiliki 28 persen tanah di Indonesia. Ini yang dimaksud saya, Prabowo, dan Sandi bahwa hal ini harus ditanggulangi," ucap dia.
Hashim mengatakan bahwa hal ini harus ditanggulangi. Situasi dimana satu perusahaan bisa memiliki 2,8 juta hektare, satu perusahaan lagi bisa memiliki 5,5 juta hektare, dan puluhan juta orang Indonesia tidak punya tanah sama sekali menurut Hashim ini adalah sumber revolusi. "Dimana ada ketidakadilan, bisa nanti timbul revolusi sosial."
