Jimly Asshiddiqie: Alasan KPU Memberikan Kisi-kisi itu Masuk Akal

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu bersama Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddique usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 1 November 2018. Kedatangan keduanya untuk menyerahkan usulan nama yang akan menerima gelar pahlawan. Tempo / Friski Riana

    Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu bersama Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddique usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 1 November 2018. Kedatangan keduanya untuk menyerahkan usulan nama yang akan menerima gelar pahlawan. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan kisi-kisi pertanyaan debat kepada Calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagai masuk akal. Alasan KPU memberikan kisi-kisi itu adalah agar gagasan capres-cawapres dapat disampaikan utuh dan mendalam.

    "Buat saya masuk akal juga. Tapi tentu saja ada yang setuju dan ada yang tidak setuju," kata Jimly Asshiddiqie, di Jakarta, Rabu, 9/1. Jimly saat itu bicara dalam diskusi "Tinjauan Konstitusi Preferensi Publik Dalam Memilih Calon Pemimpin" di Kantor Jimly School of Law and Government, Sarinah, Jakarta.

    Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu mengimbau kedua kubu capres-cawapres dapat menempatkan diri secara tepat dalam menyikapi keputusan itu.

    KPU memang memberikan kisi-kisi pertanyaan 10 hari menjelang debat capres pada 17 Januari mendatang. Pemberian kisi-kisi ini merupakan hal baru dalam penyelenggaraan debat capres, dan telah menimbulkan polemik.

    Jimly mengimbau, karena hal itu sudah menjadi keputusan bersama antara KPU RI dengan kedua timses pasangan calon, sebaiknya hal itu dihormati. “Jangan memusuhi penyelenggara pemilu. Sekali anda memusuhi akan tercipta perspektif permusuhan.”

    Jika terjadi demikian, menurut Jimly, maka jajaran penyelenggara hingga ke daerah bisa menjaga jarak. Dia menganjurkan semua peserta pemilu berprasangka baik saja kepada penyelenggara pemilu.

    Menurut Jimly memang belum tentu penyelenggara pemilu independen. “Tetapi ada mekanisme kontrol terhadap KPU melalui Bawaslu dan DKPP.”

    Dia mengapresiasi sikap Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso yang mencoba menetralisir suasana dengan menyatakan KPU masih profesional dan independen. Jimly menyampaikan, dalam teknik komunikasi, setiap orang tetap harus menggunakan kalimat yang baik sekalipun berhadapan dengan musuh.

    Jimly mengimbau KPU dan Bawaslu untuk bersikap independen dan terlihat independen, serta bekerja profesional dan terlihat profesional. "Sebab bekerja independen dan profesional saja tidak cukup, hanya tuhan yang tahu. Maka anda harus terlihat independen dan profesional juga. Dulu saya di DKPP ada penyelenggara saya beri peringatan karena tidak terlihat profesional dan independen," kata dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.