TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tak setuju dengan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana memberikan kisi-kisi materi debat pemilihan presiden sebelum acara tersebut dimulai. Jawaban yang akan diberikan, menurut dia, tidak menandakan jawaban yang asli.
Baca: JK Siap Dikritik Soal Kebijakan Ekonomi: Kami Butuh Saran
JK menuturkan, ajang debat bertujuan untuk mengukur pengetahuan calon presiden dan wakil presiden saat menghadapi masalah. Mereka harus memutuskan sendiri langkah yang akan ditempuh ketika menghadapi masalah. Dari jawaban itulah masyarakat mengetahui kemampuan calon pemimpin mereka dan menentukan pilihannya.
"Kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawab itu tim (sukses). Padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan pribadi," ujar JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.
Pria yang sudah tiga kali mengikuti debat Pilpres itu mengatakan, tim sukses biasanya akan mempersiapkan materi untuk calon mereka, sama seperti kampanye. Tim akan rapat untuk menyiapkan jawaban terbaik.
"Jadi saya sendiri kurang pas untuk melihat itu pertanyaan (diberikan) dulu karena nanti dirapatkan oleh tim demi tim," ujarnya. "Nanti akhirnya yang pantas jadi wapres ya tim itu," kata dia lagi.
Baca: Tahun Baru 2019, JK Sampaikan Harapannya Lewat Video
JK mengatakan, debat pemilihan presiden penting untuk ditanggapi secara langsung oleh pribadi calon pemimpin. Mereka harus membantu masyarakat memiliki pilihan yang lebih jelas dengan menunjukkan kemampuan mereka.
Komisioner KPU, Pramono Tanthowi, menyatakan lembaganya akan memberi pasangan capres-cawapres daftar pertanyaan debat. "Tujuannya untuk mengembalikan debat ke khittahnya," kata Pramono dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 Januari 2019. Dia mengatakan kisi-kisi tersebut akan diberikan sepekan sebelum debat.
Pertanyaan itu akan disusun KPU dan panelis. Mereka mengangkat tema seputar isu hukum, korupsi, HAM, dan terorisme. Daftar pertanyaan ini nantiny a akan diserahkan kepada setiap pasangan calon.
