TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman mengaku heran dengan sikap kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin terhadap mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo. Habiburokhman menganggap kubu petahana seperti alergi terhadap dua pegiat antikorupsi itu.
"Kami juga tidak paham dengan pihak sana, mengapa seorang yang memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi malah ditakuti. Kalau bersih kenapa risih," ujar Habiburokhman melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 5 Januari 2019.
Nama Bambang Widjojanto dan Adnan Topan dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum dari daftar panelis debat pertama yang akan digelar 17 Januari nanti. KPU menyatakan pencoretan dilakukan atas kesepakatan tim Jokowi-Ma'ruf dan tim Prabowo-Sandiaga.
Baca: Batal Jadi Panelis Debat, Begini Respons Bambang Widjojanto
Habiburokhman mengatakan Bambang Widjojanto adalah salah satu nama yang diajukan timnya, sedangkan Adnan diajukan tim Jokowi. Dia mengklaim nama Bambang dianulir lantaran keberatan dari tim Jokowi.
Kemudian, ujarnya, tim Jokowi diminta mencoret satu nama yang diusulkan. Habiburokhman pun mengaku terkejut atas pilihan tim Jokowi mencoret Adnan.
Habiburokhman mengklaim kubu Prabowo-Sandiaga tak pernah keberatan ihwal siapa yang menjadi panelis debat pertama. Dia malah mengusulkan Adnan tetap menjadi panelis debat.
"Meski Adnan Topan itu rekomendasi mereka, kembalikan saja lagi jadi panelis. Kami tidak masalah," ujar anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
Habiburokhman juga mengungkit komitmen pemerintahan Jokowi untuk memperkuat KPK. Dia menilai sikap tim Jokowi terhadap Bambang dan Adnan tak sejalan dengan komitmen itu. "Dulu janjinya memperkuat KPK, sekarang seperti alergi dengan yang pro pemberantasan korupsi," kata dia.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani, mengatakan timnya tak pernah meminta Komisi Pemilihan Umum untuk mencoret nama Bambang Widjojanto dan Adnan Topan Husodo dari daftar panelis debat pilpres. "Secara resmi TKN tidak pernah membicarakan dan meminta kepada KPU," ujar Arsul saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 5 Januari 2019.
Arsul mengakui, di TKN sempat ada yang mempertanyakan netralitas Bambang Widjojanto. Namun hal itu dianggap suara pribadi. "Kalau dari PPP sendiri, hanya meminta kepada yang bersangkutan untuk menunjukkan imparsialitasnya saja. Sedangkan Adnan tak pernah kami komentari," ujar Arsul.
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto sebelumnya sempat meminta KPU memperhatikan netralitas panelis dalam debat pilpres 2019. Hal ini diungkapkan Hasto saat ditanya soal Bambang Widjojanto.
"Ketika ada yang memberikan masukan tentang Bambang Widjojanto dan kemudian yang lain, itu KPU harus menggunakan seluruh instrumen publiknya untuk menangkap pendapat tersebut, karena syarat panelis netral itu sangat penting," ujar Hasto di Posko Cemara, Ahad, 30 Desember 2018.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA
