TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Benny Rhamdani mengatakan independensi penyelenggara pemilu patut diwaspadai dalam pelaksanaan pilpres 2019. Sebab, menurut dia, dalam demokrasi dikenal empat kejahatan mulai dari politik uang hingga netralitas penyelenggara pemilu.
"Pertama, politik uang. Kedua politisasi birokrasi dan ketiga adalah politik penyelenggara," kata Benny dalam diskusi Hitam Putih Kampanye Pilpres di D'Consulate Resto & Lounge, Jakarta, Sabtu, 15 Desember 2018.
Baca: Yusril Ihza Usulkan TKN Jokowi - Ma'ruf Bentuk Tim Hukum Siber
Politikus Partai Hanura ini menilai netralitas penyelenggara pemilu sering diabaikan oleh masyarakat. Alasannya, kata Benny, sulit untuk mengetahui independensi seseorang dan masyarakat terlanjur dicekoki jika para komisioner Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak akan berpihak.
"Kalau bicara oknum kita tidak bisa terlalu yakin bahwa benar-benar mereka menjunjung tinggi independensi penyelenggara," ujar Benny.
Baca: Hasto Ungkap Strategi Kubu Jokowi Menyerang Prabowo
Ia bercerita kerap menemui masalah di lapangan terkait independensi penyelenggara pemilu. Padahal, kata Benny, dampaknya sangat berbahaya. "Saya punya ilustrasi kerusuhan dalam pertandingan sepakbola banyak juga diakibatkan karena memang wasit yang tidak netral," ujarnya.
Menurut Benny, ia meminta pernyataan tersebut dijadikan peringatan awal oleh para penyelenggara pemilu. Ia yakin banyak yang setuju dengan pendapatnya.
Adapun kejahatan demokrasi keempat adalah industri hoax dan fitnah. "Ini kebiadaban yang tidak hanya mengganggu sistem demokrasi, sistem politik kita tapi saya menjadi ancaman bagi peradaban masyarakat," kata Benny.
Baca: Strategi Dongkrak Suara Jokowi - Ma'ruf di Daerah Rawan Kalah
