TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mengumumkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang baka mendampinginya dalam Pilpres 2019. Nama Ma'ruf pernah menjadi sorotan ketika mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dituduh menistakan agama.
Baca: Detik-detik sebelum Jokowi Umumkan Ma'ruf Amin Jadi Cawapres
Perkara ini bermula ketika Ahok, sapaan Basuki, berpidato di hadapan masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada akhir 2016. Kala itu, Ahok menyitir Al-Maidah Ayat 51. Video pidato Ahok ini viral. Beberapa organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI) berang. Mereka menggalang massa untuk meminta Ahok diadili lewat jalur hukum karena dianggap menistakan agama.
Suasana semakin panas ketika MUI mengeluarkan Fatwa yang berbunyi: "Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum,". Pernyayaan MUI ini yang kemudian melahirkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Kelompok GNPF ini yang kemudian menggerakan unjuk rasa mebndorong agar Ahok diadili, gelombang unjuk rasa tersebut dikenal dengan Aksi Bela Islam 411 dan 212.
Awal Juni 2017, Majalah Tempo mewawancarai Ma'ruf di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Ma'ruf blak-blakan soal kenapa akhirnya MUI mengeluarkan fatwa tersebut. Berikut petikan wawancara Ma'ruf dengan wartawan Tempo Reza Maulana dan Raymundus Rikang seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 19 Juni 2017.
Keputusan MUI tentang penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama termasuk menimbulkan kegaduhan?
Bukan fatwa yang menimbulkan kegaduhan, tapi ucapan Ahok (panggilan Basuki). Fatwa itu muncul untuk mengkanalisasi gerakan yang berpotensi anarkistis. Kami keluarkan fatwa bahwa ada penghinaan, lalu salurkan ke penegak hukum.
Apa yang dihina Ahok: agama, Al-Quran, atau ulama?
Al-Quran dan ulama. Al-Quran karena dalam pidato Ahok ada kata-kata "dibohongi pakai Surat Al-Maidah". Masak, Quran bisa dijadikan alat kebohongan? Yang memberi penafsiran kebohongan itu ulama. Berarti ulama melakukan kebohongan menggunakan Al-Maidah.
Sementara fatwa media sosial butuh enam bulan, mengapa MUI hanya perlu sebelas hari memutuskan hal tersebut?
Kalau cuma omongan seperti itu, tidak sulit dan tidak butuh waktu panjang. Sebelas hari itu lebih dari cukup.
(Ketika Tempo mewawancarai Maruf, ia baru saja mengeluarkan fatwa larangan untuk menyebarkan hoax di media sosial)
Ahok berdalih tak mungkin menghina Islam karena konstituennya mayoritas muslim...
Dalam Islam, yang dinilai adalah ucapannya. Soal hati dan niat, urusan Allah. Nabi Muhammad SAW melarang kita menuduh orang munafik. Beliau bilang, apa kamu sudah membelah dadanya? Itu saya sampaikan ketika menjadi saksi di persidangan, Februari lalu.
Anda dibentak dalam persidangan itu?
Ya, oleh pengacaranya. Ahok juga membuat pernyataan yang keras di akhir persidangan.
Mereka bilang apa?
Saya lupa kalimat persisnya. Pokoknya, mereka tidak terima. Menuduh saya punya kepentingan lain dalam kasus tersebut dan mengancam akan melaporkan ke polisi karena memberi keterangan palsu.
Anda marah?
Enggak. Saya biasa menghadapi hal seperti itu. Seorang ulama harus bisa mengendalikan diri. Malamnya, saya ceramah di acara Hari Lahir NU, tidak terbawa situasi siang itu. Cool saja.
Kenapa Menteri Luhut Pandjaitan dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Mochamad Iriawan merespons dengan sowan ke rumah Anda?
Yang marah adalah umat karena saya diperlakukan seperti itu. Bukan hanya NU, tapi dari mana-mana. Para pejabat itu minta maaf dan minta saya menenangkan keadaan.
Ahok dan pengacaranya tidak minta maaf?
Mereka minta ketemu, saya enggak mau. Tapi, mereka minta maaf, saya maafkan. Yang penting kan maafnya. Ketemunya kapan-kapan saja.
Simak juga: Wawancara Ma'ruf Amin: MUI Tidak Menolak Pemimpin Nonmuslim, Tapi
