Alasan PAN Disinggung dalam Pembicaraan Jokowi dan Sekjen Koalisi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan sekretaris jenderal dari sembilan partai pendukungnya dalam pemilihan presiden 2019 di Grand Garden Resto, Bogor, Jawa Barat, 31 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan sekretaris jenderal dari sembilan partai pendukungnya dalam pemilihan presiden 2019 di Grand Garden Resto, Bogor, Jawa Barat, 31 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui ada pembahasan ihwal arah politik Partai Amanat Nasional atau PAN dalam pertemuan para sekjen partai koalisi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tadi malam. Kendati begitu, Hasto mengatakan hal tersebut tidak dibahas secara spesifik.

    Baca juga: Pakai Sneakers dan Kaos Kerah, Sekjen PSI: Politik Rileks Jokowi

    "Kami tidak secara spesifik membahas tentang PAN, tetapi dalam konfigurasi pemerintahan sekarang, menteri PAN kan ada di dalam," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Agustus 2018.

    PAN merupakan salah satu partai koalisi di dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019. PAN merapat ke koalisi pada tahun 2016, setelah pada pemilihan presiden 2014 lalu PAN mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

    Saat ini, para elit PAN menyatakan koalisi masih cair. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan arah koalisi baru akan dibahas dan diputuskan dalam rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar pada Ahad-Senin, 5-6 Agustus nanti di Jakarta.

    Hasto mengatakan, koalisi pendukung Jokowi akan menerima apapun keputusan PAN dalam rakernas nanti. Dia berujar komunikasi PDIP dan PAN akan tetap berjalan baik kendati tak jadi berkoalisi. "Apapun pilihan PAN hubungan kami tetap berjalan dengan baik," ujarnya.

    Baca juga: PPP: Pertemuan Jokowi dan Para Sekjen Tak Singgung soal Cawapres

    Hasto menambahkan, saat ini koalisi pendukung Jokowi pun sudah solid dan kokoh dengan modal 62 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasto mengatakan, koalisi juga tak ingin dikesankan mendominasi modal suara ini.

    "Kami juga tidak ingin nanti ada kesan ingin mendominasi, ya 62 persen ini kan sudah gambaran yang ideal untuk terciptanya pemerintahan yang efektif," ujarnya.

    Pembicaraan soal PAN oleh Jokowi dan sekjen partai pendukung ini sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani. Arsul mengatakan posisi PAN sempat disinggung dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa malam, 31 Juli 2018.

    Arsul berujar, Jokowi malah bertanya balik dan meminta pendapat para sekjen partai. Menurut dia, Jokowi pun tak mengunci koalisi partai pendukungnya sama sekali. Arsul berpendapat, PAN masih memiliki kesempatan bergabung asalkan disepakati oleh partai-partai koalisi.

    Baca juga: Pertemuan Jokowi dan Sekjen Partai Bahas Strategi Pemenangan

    "Istilahnya, koalisi tidak menggembok yang tidak bisa dibuka kembali. Sepanjang semuanya sepakat ya terbuka saja," kata Arsul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?