TKN Jokowi - Ma'ruf Dibubarkan, Ini Sepak Terjangnya di Pilpres

Reporter

Presiden Joko Widodo usai membubarkan Tim Kampanye Nasional (TKN) di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, 26 Juli 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

9. TKN Minta MK Tolak Perbaikan PHPU BPN

TKN meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak jika kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mengajukan perbaikan dokumen permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden 2019.

"TKN ingin menyampaikan sikap agar MK menolak seluruh perbaikan yang diajukan oleh paslon 02 selaku pemohon," ujar Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, di Posko Cemara, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019.

Alasannya, kata Arsul, dalam Peraturan MK Nomor 4 tahun 2018 tentang tata cara beracara perkara PHPU Pilpres dan PMK Nomor 1 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU, tidak secara eksplisit mengatakan pemohon boleh mengubah materi permohonan.

"Jadi, yang harus dianggap sebagai permohonan dalam PHPU adalah berkas yang mereka sudah daftarkan, yang isinya juga sudah beredar di media. Itulah yang harus dianggap sebagai materi perkara," ujar Arsul. Arsul menegaskan, TKN meminta agar tidak boleh ada penambahan dalil atau materi permohonan dalam sengketa pilpres ini.

10. TKN Mendaftarkan Permohonan ke MK

TKN mendaftarkan permohonan menjadi pihak terkait atas gugatan sengketa pilpres 2019 oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga. Permohonan itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 11 Juni 2019.

Langkah ini ditempuh setelah gugatan Prabowo-Sandiaga diregistrasi oleh MK. "Kami tadi sudah masukan surat kuasa hukum ke panitera MK. Surat permohonan sudah diterima," kata Ade Irfan Pulungan, Direktur bidang Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma'ruf di kantor MK. Sebanyak 33 penasihat hukum yang didaftarkan. Tim kuasa hukum diketuai Yusril Ihza Mahendra.

11. Klarifikasi TKN soal Visi Indonesia Jokowi

Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, menjelaskan visi yang disampaikan Jokowi memang memiliki narasi ekonomi untuk membangun daya saing bangsa. Akan tetapi, Jokowi bukan tak memperhatikan aspek hukum dan penegakan HAM.

"Ini tadi kan persoalan ekonomi ya, persoalan hukum dan HAM ini adalah persoalan tidak hanya kita sebagai bangsa, tetapi dunia. Tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang harus dirampungkan oleh Pak Jokowi," ujar Aria Bima, Ahad, 14 Juli 2019.

Aria tak menampik masih banyak persoalan hukum dan HAM selama masa kepemimpinan Jokowi lima tahun terakhir. Namun ia menekankan pentingnya kompetensi agar Indonesia memiliki daya saing tanpa meninggalkan permasalahan hukum dan HAM.

12. TKN Bubar, Koalisi Tetap Ada

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN), Verry Surya Hendrawan, mengatakan, Koalisi Indonesia Kerja akan tetap ada dan solid mengawal kepemimpinan Jokowi - Ma'ruf Amin selama lima tahun mendatang, meski TKN bubar.

"Kami memiliki nafas perjuangan yang seirama. Dan selama hampir setahun bersama-sama di TKN KIK, semakin menguatkan hubungan politis-profesional-individual ke-10 parpol," kata Verry lewat pesan singkat, Jumat, 26 Juli 2019.






Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

35 menit lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

54 menit lalu

Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

Jokowi berpesan agar bendahara negara mengatur belanja untuk kepentingan-kepentingan yang produktif.


Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

1 jam lalu

Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk hati - hati dalam mengeluarkan APBN. Pengeluarannya harus memunculkan return yang jelas.


Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

2 jam lalu

Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan Pemprov akan mengajukan anggaran pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas di APBD 2023.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

5 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

14 jam lalu

Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

Cak Imin mendorong agar model-model konflik di masyarakat yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 silam tak terulang lagi.


Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

17 jam lalu

Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

Bakrie Group mengadakan kompetisi I-Start sebagai wadah bagi anak muda dalam mengembangkan startup


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

20 jam lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

21 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.


Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

21 jam lalu

Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan soal gugatan Sekber Prabowo-Jokowi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.