TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengkritik kegaduhan yang mencuat di media terkait partai-partai di koalisi Jokowi-Ma'ruf yang belakangan blak-blakan berebut kursi ketua majelis permusyawartan rakyat (MPR).
Menurut Arsul, soal komposisi pimpinan MPR sebaiknya dibicarakan di level para ketua umum Koalisi Indonesia Kerja (KIK), bahkan dengan Presiden Joko Widodo. "Enggak usah banyak inilah, nanti malah menimbulkan ketidakharmonisan di antara partai KIK," ujar Arsul di kantor Dewan Pengurus Pusat PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.
PPP mendorong paket MPR dibicarakan di level ketua umum agar partai berlambang Ka'bah itu juga menyampaikan usulan untuk bisa masuk dalam paket. "PPP juga ingin diberi tempat (di MPR), kami kan tidak mendapatkan tempat di DPR. Biar menjadi bahan musyawarah para ketua umum partai," ujar Arsul.
Saat ini, ada tiga partai di koalisi Jokowi yang berebut kursi Ketua MPR, yakni Golkar, PKB, dan NasDem. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa partainya sudah melakukan lobi-lobi politik. "Ya, itu sudah kami bahas dengan berbagai partai," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 17 Juli 2019.
Ketua Dewan Pengurus Pusat PKB Lukman Edy juga mengatakan bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terus melakukan lobi-lobi-lobi politik mengincar kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024. Menurut Lukman, Muhaimin juga bakal melobi Jokowi untuk bisa menduduki kursi Ketua MPR.
Muhaimin bahkan telah meminta restu kepada wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin. "Pak Muhaimin sendiri sudah menghadap Pak Ma'ruf Amin, mungkin juga sudah bicara dengan Pak Jokowi," ujar Lukman Edy kepada wartawan di Jakarta pada Jumat, 12 Juli 2019.
Selain Golkar dan PKB, NasDem menginginkan posisi yang sama. Kader partai restorasi itu juga sudah disiapkan untuk posisi yang diincar. Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G. Plate mengatakan pembahasan paket pimpinan MPR akan diselesaikan bersama Koalisi Indonesia Kerja. "Kami sedang bahas. Kami akan selesaikan itu dalam konsensus di internal KIK," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.
