Jenggala Center Menilai Pilpres 2019 yang Paling Berat

Reporter

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai menghadiri rapat konsolidasi nasional Jenggala Center di JS Luwansa, Jakarta, Ahad, 3 Februari 2019. Tempo/Vindry Florentin
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai menghadiri rapat konsolidasi nasional Jenggala Center di JS Luwansa, Jakarta, Ahad, 3 Februari 2019. Tempo/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Jakarta - Jenggala Center menyatakan rasa syukur bahwa pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin menjadi pemenang di Pilpres 2019. Sebagai salah satu organ pendukung utama Jokowi - Ma'ruf, Jenggala Center menilai pilpres tahun ini jauh lebih berat dibanding sebelumnya.

Baca juga: JK Beri Arahan Jenggala Center untuk Menangkan Jokowi - Ma'ruf

Hal ini dirasakan karena Jenggala Center, lewat satuan tugasnya Timnas Jenggala, bekerja lebih keras dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Situasi kegentingan itu dapat kami simpulkan demikian karena Jenggala telah menjadi tim sukses dalam Pilpres 2009, 2014, dan 2019,” ujar Ketua Timnas Jenggala yang juga Ketua Dewa Penasehat Jenggala Cener, Iskandar Mandji, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 6 Juli 2019.

Jenggala Center, kata Iskandar, mulai banyak bergerak setelah mendapatkan instruksi dari Jusuf Kalla, selaku Ketua Dewan Pembina Jenggala Center, pada pertengahan Desember 2018. Iskandar menyebut mereka diminta JK untuk aktif memdorong pemenangan Jokowi-Maruf.

“Dengan arahan itu, kami segera mengaktifkan Jaringan Pemenangan di daerah-daerah yang dianggap perolehan suaranya fluktuatif,dan membentuk serta mengaktifkan kembali jaringan di luar negeri seperti di Amerika, Qatar, Hongkong, Taiwan, Malaysia dan Singapura,” ujar Iskandar yang juga merupakan tokoh senior Partai Golkar.

Timnas Jenggala kemudian memetakan, menganalisa, dan menemukan bahwa di bagian tengah dan timur Indonesia, hoaks telah menyebar. Hal ini mereka nilai telah jauh mengintervensi kehidupan masyarakat. "Beberapa daerah temuan kami, di antaranya (terjadi di) Maluku Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan yang masyarakatnya tradisional religius," kata Iskandar yang juga politikus senior Golkar ini.

Momen syukuran ini sekaligus dimanfatakan untuk mengajak masyarakat Indonesia kembali bersatu pasca pilpres dan pemilu 2019. Iskandar mengatakan meski hasilnya tidak bisa memuaskan semua pihak, namun persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia harus menjadi yang utama.

"Sebagaimana pesan Pak JK, bahwa pemilu hanyalah ajang lima tahunan. Sementara persaudaraan dan persatuan sesama bangsa Indonesia adalah hal abadi yang perlu terus kita rayakan dan perjuangkan," kata Iskandar.








Prabowo: Saya Merasa Tak Salah Gabung dengan Presiden Jokowi

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (dua kiri) berdoa bersama saat Muktamar Rabithah Melayu-Banjar di Halaman Pendopo Bersinar, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat, 17 Maret 2023. Masyarakat Melayu-Banjar dalam Muktamar Rabithah  mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur dan meminta pemerintah untuk memberdayaan Masyarakat Melayu-Banjar di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Prabowo: Saya Merasa Tak Salah Gabung dengan Presiden Jokowi

Prabowo mengakui dirinya merupakan rival Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Namun, kini Prabowo mau berdamai dan merapat di kabinet Jokowi.


Sandiaga Temui Prabowo, Beri Buku Memoar Pilpres 2019

12 Januari 2023

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno bersilaturahmi dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Maret 2021.Instagram/@sandiuno
Sandiaga Temui Prabowo, Beri Buku Memoar Pilpres 2019

Pertemuan Sandiaga dan Prabowo ini terjadi di tengah menghangatnya hubungan mereka. Gara-gara soal pencalonan di Pilpres 2024.


Polarisasi di Masyarakat Masih Terjadi, NasDem Sebut Rekonsiliasi usai Pilpres 2019 Gagal

16 November 2022

Tim kecil Nasdem, PKS, dan Demokrat bertemu. NasDem diwakili oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman dan Ketua DPP Polhukam Al Muzammil Yusuf. Sementara Partai Demokrat diwakili oleh Sekjen Teuku Riefky Harsya. Pertemuan tiga pihak tersebut juga dihadiri oleh Sudirman Said sebagai pihak yang mewakili Anies Rasyid Baswedan yang merupakan bakal calon presiden 2024 dari Partai NasDem. Dok. Istimewa. Jumat, 21 Oktober 2022.
Polarisasi di Masyarakat Masih Terjadi, NasDem Sebut Rekonsiliasi usai Pilpres 2019 Gagal

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyebut polarisasi di masyarakat imbas Pilpres 2019 masih ada dan dikhawatirkan berlanjut


Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

7 Oktober 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau rumah baru warga Kampung Gembira Gembrong, Jakarta Timur, Jumat, 7 Oktober 2022. TEMPO/Lani Diana
Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

"Di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil. Bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres," kata Anies Baswedan


Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

7 Mei 2022

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi makam Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jawa Timur, Rabu, 4 Mei 2022. Dok. Istimewa.
Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

Prabowo Subianto dinilai sedang mencari basis dukungan baru untuk menggantikan dukungan PA 212 yang hilang pasca dia masuk ke pemerintahan Jokowi.


KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

6 September 2021

Komisioner KPU Ilham Saputra (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kedua kanan) beserta sejumlah saksi menunjukkan berkas rekapitulasi Provinsi Bali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menyatakan telah menurunkan data NIK Presiden Joko Widodo atau NIK Jokowi yang ada di laman KPU.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

Komisioner KPU Ilham Saputra (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kedua kanan) beserta sejumlah saksi menunjukkan berkas rekapitulasi Provinsi Bali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.


Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024

18 Juni 2021

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari saat merilis hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan pasangan calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum masih unggul dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Hotel Harris FX, Senayan pada Rabu, 20 Juni 2018. TEMPO.Dewi Nurita
Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024

Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 lahir karena muncul ide dan gagasan agar Jokowi bisa menjabat presiden selama tiga periode.


Cerita Ketua MK Anwar Usman Dihujat di Kampungnya Usai Putusan Pilpres 2019

4 Juni 2021

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin jalannya sidang lanjutan terkait persidangan pengujian atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar yang di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Cerita Ketua MK Anwar Usman Dihujat di Kampungnya Usai Putusan Pilpres 2019

Ketua MK RI Anwar Usman mengaku pernah dihujat oleh warga di kampung halamannya Bima, NTB usai putusan Pilpres 2019


Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

20 Februari 2021

Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

Menurut Henry, pemerintah disalahkan atas konflik antarmasyarakat itu. Padahal menurutnya, konflik dengan UU ITE paling banyak antarmasyarakat.