TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai koalisi Joko Widodo alias Koalisi Jokowi sudah kuat di parlemen, sehingga tak perlu menambah partai politik dalam koalisi. "Namun kami ingin ada persatuan Indonesia yang lebih kuat lagi," kata Karding, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 5/7.
Baca juga: Koalisi Jokowi: Pilpres Usai, Tak Ada Lagi Kontestasi Politik
Dia mengatakan, dalam politik tidak seperti orang mau lamaran yang memerlukan surat resmi, namun cukup dengan lobi-lobi dan komunikasi politik. Menurut dia, Jokowi sudah memberikan sinyal keterbukaan bahwa utusan-utusan yang dikirim untuk melakukan lobi seharusnya dipahami sebagai niatan yang baik.
"Saya tidak pernah bertemu Pak Jokowi sebagai pimpinan partai untuk bicarakan kursi menteri, jadi saya tidak tahu. (Tapi) Kalau memang ada komitmen, pasti Pak Jokowi memenuhinya," ucap Karding.
Selain itu, dia menilai partai oposisi harus ada dalam sistem demokrasi Indonesia. Dia menghargai ketika ada partai yang menjadi oposisi agar ada kontrol terhadap jalan pemerintahan. Menurut Karding, perlu ada diskursus dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga jangan semua partai mengatakan setuju dan tidak berjalan fungsi kontrol.
Peerlunya oposisi ini juga disampaikan banyak kalangan. Salah satunya adalah Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti yang menilai saat ini komposisi antara koalisi pemerintah dan oposisi, sudah sangat seimbang. Karena itu, Jokowi harus menjaga keseimbangan, agar demokrasi bisa tetap berjalan. "Bagaimanapun, negara demokrasi yang kuat harus diimbangi oleh kekuatan oposisi yang elegan," kata Ray, 10 Juni.
Menjaga komposisi ini, kata dia, sepenuhnya ada di tangan Jokowi. Jika Jokowi ingin menumbuhkan pengelolaan kenegaraan yang seimbang, pilihannya adalah mencukupkan pembelahan partai ini. "Paling jauh adalah melibatkan Partai Demokrat.” Adapun PAN, apalagi PKS dan Gerindra, sebaiknya dibiarkan di barisan luar atau oposisi.
EGI ADYATAMA | ANTARA
