Politikus NasDem: Jika Semua Partai Bergabung, Kayak Orde Baru

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, bersiap membacakan surat usulan pengajuan hak angket KPK dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 April 2017. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, bersiap membacakan surat usulan pengajuan hak angket KPK dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 April 2017. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai  NasDem Taufiqulhadi berpendapat sebaiknya partai-partai politik dari kubu Prabowo Subianto tidak bergabung ko koalisi pemerintah. “Harus ada pandangan yang berbeda. Nanti kalau semuanya bergabung, kita dianggap seperti zaman Orde Baru,” kata dia di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 1 Juli.

    Baca juga: Wiranto Menolak Disebut Kembali ke Orde Baru, Ini Alasannya

    Menurut Taufiqulhadi jika semua partai bergabung ke pemerintah hal tersebut tidak mencerminkan azas demokrasi. “Mengingat banyak pihak yang berbeda pendapat, nanti tidak ada yang mewakili," kata dia.

    Pascaputusan Mahkamah Konstitusi ihwal sengketa pemilihan presiden 2019, partai-partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memang memiliki keleluasaan untuk menentukan sikap dan posisi. Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat, kini bebas memilih apakah akan tetap berada di luar pemerintahan atau merapat ke koalisi pemerintah.

    Sebelumnya, partai yang acap disebut-sebut bakal merapat ke koalisi pemerintah ialah Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Namun, belakangan malah Partai Gerindra yang seakan mendapat "karpet merah" dari koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin ketimbang dua partai biru berbendara biru itu.

    "Menurut saya sebagai penghormatan, kalau memang disepakati, Gerindra harus mendapat kesempatan pertama untuk ditawari (masuk koalisi)," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.

    Taufiqulhadi mengingatkan, jika mereka bergabung ke pemerintah tidak akan baik untuk masyarakat Indonesia. “Menurut saya tidak perlu meminta atau diajak di dalam koalisi Jokowi.”

    Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menyebut partai akan tetap menjadi oposisi baik di pemerintahan  Jokowi maupun parlemen. Tujuannya, untuk mewujudkan demokrasi yang sehat."Harus ada yang bersikap oposisi dan Gerindra sejak awal sudah menunjukkan posisi sebagai partai oposisi," kata dia di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Senin, 1 Jul 2019.

    Baca juga: Koalisi Bubar, Apa yang Akan Dilakukan Partai Pengusung Prabowo?

    Gerindra akan menolak tawaran termasuk jatah menteri. Politikus daerah pemilihan Sumatera Utara itu melanjutkan dengan menjadi oposisi akan terwujud sistem "check and balance" sebagai bagian dari demokrasi yang sehat yakni ada partai pendukung dan oposisi.

    FIRA PRAMESWARI | BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.