Relawan Jokowi Tak Akan Hadiri Penetapan Presiden Terpilih di KPU

Reporter

Relawan Emak-emak Pro Demokrasi berdemo di depan gedung KPU, Jakarta, Ahad, 21 April 2019. Hasil quick count sejumlah lembaga survey menyebut Jokowi - Ma'ruf menang dengan angka berkisar 54-55 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis
Relawan Emak-emak Pro Demokrasi berdemo di depan gedung KPU, Jakarta, Ahad, 21 April 2019. Hasil quick count sejumlah lembaga survey menyebut Jokowi - Ma'ruf menang dengan angka berkisar 54-55 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Maman Imanulhaq, mengatakan tidak akan ada pengerahan massa relawan Jokowi untuk rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Tidak ada," katanya melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 30 Juni 2019.

Ketua Umum Pro Jokowo (Projo) Budi Arie Setiadi juga menyatakan hal serupa. Ia memastikan kelompoknya tidak akan membawa massa ke KPU. Pengurus Solidaritas Merah Putih (Solmet) Jokowi, Vissia juga mengatakan tidak ada instruksi dari Ketua Umum Solmet Jokowi Silvester Matutina untuk datang ke KPU. "Bang Syl tidak intruksikan untuk hadir," kata Vissia.

Baca juga: KPU Harap Jokowi dan Prabowo Hadiri Penetapan Presiden Terpilih

Menurut Vissia, para ketua organisasi relawan Jokowi, termasuk Silvester, sedang berada di Yogyakarta untuk menghadiri acara tahlilan almarhum Ketua Umum Seknas Jokowi Muhammad Yamin, yang meninggal pada 22 Maret 2019. "Hari ini Bang Syl dan ketua-ketua organisasi sedang ada di Yogya untuk menghadiri acara tahlilan 100 hari almarhum Bang Yamin."

KPU akan menyelenggarakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Pemilu Presiden 2019. Rapat pleno digelar Ahad, 30 Juni 2019, pukul 15.30, menyusul berakhirnya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi yang kemudian menolak gugatan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca juga: Berencana Jadi Ormas, Berikut Profil Tim Relawan Jokowi Bravo 5 ...

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan telah menurunkan 45 ribu personel TNI-Polri untuk mengamankan penetapan pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2019. Sejauh ini, kata dia, tak ada rencana penambahan personel.

Tito mengimbau masyarakat tidak melakukan mobilisasi massa saat acara berlangsung di KPU karena mobilisasi massa rawan disusupi pihak ketiga yang ingin membuat rusuh. Ia meminta masyarakat cukup melihat acara ini melalui televisi. "Cukup menyaksikan dari rumah masing-masing."

 
 








KPU Putuskan Nasib Partai Prima pada April 2023

2 jam lalu

Kantor DPP Partai Prima, Jakarta Timur, Jumat, 3 Maret 2023. Dalam keteranganya, Agus menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pemilihan Umum 2024 ditunda dan berharap semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Putuskan Nasib Partai Prima pada April 2023

Keputusan KPU terhadap Partai Prima disebut Idham punya sejumlah syarat. Pertama, dokumen perbaikan persyaratan parpol harus lengkap.


Partai Prima Siap Ikuti Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU

2 hari lalu

Kantor DPP Partai Prima, Jakarta Timur, Jumat, 3 Maret 2023. Dalam keteranganya, Agus menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pemilihan Umum 2024 ditunda dan berharap semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Partai Prima Siap Ikuti Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU

Keputusan Bawaslu ini, ujar Dominggus, menjadi jawaban atas gugatan Partai Prima soal pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU.


Frasa Gangguan Lainnya di UU Pemilu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

4 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Frasa Gangguan Lainnya di UU Pemilu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Advokat Viktor Santoso Tandiasa resmi mendaftarkan gugatan terhadap frasa gangguan lainnya yang terdapat di UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi


Buntut Putusan Penundaan Pemilu 2024, Pengacara Ini Akan Ajukan Judicial Review UU Pemilu

5 hari lalu

Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Komisi Pemilihan Umum Andi Krisna mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST yang mengabulkan seluruh gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) atas KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 10 Maret 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Buntut Putusan Penundaan Pemilu 2024, Pengacara Ini Akan Ajukan Judicial Review UU Pemilu

Viktor Santoso Tandiasa akan mengajukan uji materi terhadap dua pasal dalam UU Pemilu karena dinilai bisa menjadi pintu masuk penundaan Pemilu 2024.


Bamsoet Sebut Perlu Pembahasan Dampak Penundaan Pemilu pada Masa Jabatan Presiden

5 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Bamsoet Sebut Perlu Pembahasan Dampak Penundaan Pemilu pada Masa Jabatan Presiden

Bamsoet menyebut salah satu hal yang mengancam terjadinya penundaan pemilu adalah force majeure berupa kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana.


Bakal Tutup Musra, Jokowi Berharap Bisa Munculkan Pemimpin yang Dicintai Rakyat

6 hari lalu

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi  memberikan keterangannya setelah melakukan pertemuan, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 8 November 2022. Pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi sekaligus membahas hasil Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia I. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Bakal Tutup Musra, Jokowi Berharap Bisa Munculkan Pemimpin yang Dicintai Rakyat

Jokowi minta penutupan Musra dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta Selatan, di seberang SCBD


Antisipasi Hambatan Suplai Logistik Pemilu, KPU Lakukan Pemetaan Jalur Distribusi

6 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Yulianto Sudrajat, ditemui di kantor KPU, Senin, 30 Mei 2022. TEMPO/Dewi Nurita
Antisipasi Hambatan Suplai Logistik Pemilu, KPU Lakukan Pemetaan Jalur Distribusi

KPU mengantisipasi hambatan suplai logistik pemilu dengan melakukan pemetaan jalur-jalur distribusi.


KPU Ajukan Tambahan Memori Banding Putusan Penundaan Pemilu

6 hari lalu

Ilustrasi KPU. TEMPO/Subekti
KPU Ajukan Tambahan Memori Banding Putusan Penundaan Pemilu

KPU mengajukan tambahan dalam memori banding atas putusan penundaan Pemilu kepada PN Jakarta Pusat. Ada soal kuasa hukum.


Perludem Harap Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2024

8 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Perludem Harap Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2024

Titi Anggraini berharap seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2023-2028 di 20 provinsi serta 118 kabupaten tidak mengganggu tahapan pemilu 2024


Bertemu Jokowi, KPU Bilang Belum Ada Evaluasi Usai Putusan Tunda Pemilu 2024

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan saat Konsolidasi Nasional dalam rangka kesiapan Pemilu 2024 di Convention Hall Beach City Entertaiment Center, Ancol, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022. KPU menggelar konsolidasi nasional untuk meningkatkan pelayanan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bertemu Jokowi, KPU Bilang Belum Ada Evaluasi Usai Putusan Tunda Pemilu 2024

Atas putusan pengadilan ini, KPU pun memutuskan banding. Jokowi mendukung KPU karena menilai keputusan itu kontroversial.