Kekhawatiran NasDem Jika Banyak Partai Merapat ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan (paling kiri), pengamat politik Tony Rosyid, moderator Ichan Loulembah, politikus Partai NasDem Taufiqulhadi, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juni 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan (paling kiri), pengamat politik Tony Rosyid, moderator Ichan Loulembah, politikus Partai NasDem Taufiqulhadi, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juni 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (NasDem) Taufiqulhadi mengkhawatirkan rencana bergabungnya partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke koalisi Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Taufiqulhadi mengatakan, bergabungnya partai-partai koalisi lawan ke koalisi pemerintah belum tentu meniadakan masalah.

    Baca: NasDem Selesaikan Sengketa Internal Caleg di Mahkamah Partai

    Dia khawatir penambahan anggota koalisi Jokowi ini malah berpotensi memicu pembelahan di kabinet nantinya. "Bisa-bisa muncul pembelahan, itu yang kita khawatirkan. Menurut saya itu tidak baik buat koalisi Pak Jokowi sendiri," kata Taufiqulhadi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juni 2019.

    Isu merapatnya partai pengusung Prabowo ke koalisi Jokowi ini kian berembus setelah putusan Mahkamah Konstitusi ihwal sengketa hasil pemilihan presiden 2019. Menyusul putusan ini, Prabowo juga telah resmi membubarkan koalisinya dan mempersilakan setiap partai menentukan sikap politik ke depan.

    Menurut Taufiqulhadi, kecuali Demokrat, partai-partai koalisi Prabowo tak akan mendapat keuntungan jika merapat ke pemerintahan Jokowi. Adapun Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional, kata dia, akan lebih kuat jika tetap berada di luar pemerintahan.

    "Kalau Demokrat kan sejak awal sikap politiknya beda. Bahkan sejumlah kader memasang gambar Jokowi untuk mendapatkan efek ekor jas," ujar anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini.

    Selain itu, Taufiqulhadi menilai bersatunya partai-partai ke koalisi Jokowi tak akan baik bagi konsolidasi demokrasi ke depan. Dia menyinggung ihwal pentingnya fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

    "Kalau itu terjadi tidak baik bangsa Indonesia dan bagi konsolidasi demokrasi, karena tidak ada lagi kelompok yang merasa terwakili sebagai oposisi," ucapnya.

    Pengamat politik Tony Rosyid mengaku sepakat ihwal potensi pembelahan ini. Menurut dia, pertengkaran justru akan terjadi di internal koalisi apabila tak ada oposisi. "Semuanya akan terbelah kalau tidak ada sparring partner," kata dia di lokasi yang sama.

    Tak cuma pertimbangan konsolidasi demokrasi, Tony berpandangan suara konstituen mesti menjadi perhatian setiap partai yang akan menentukan sikap politiknya ke depan. Menurut dia, konstituen memilih partai dengan konsekuensi logis bahwa pihak yang kalah akan berada di luar pemerintahan.

    Baca: NasDem Dukung Jika PDIP Tunjuk Puan Maharani Jadi Ketua DPR

    "Konstituen memilih itu sudah tahu konsekuensinya. Idealnya kalau kalah ya jadi oposisi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.