Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kekhawatiran NasDem Jika Banyak Partai Merapat ke Jokowi

image-gnews
Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan (paling kiri), pengamat politik Tony Rosyid, moderator Ichan Loulembah, politikus Partai NasDem Taufiqulhadi, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juni 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan (paling kiri), pengamat politik Tony Rosyid, moderator Ichan Loulembah, politikus Partai NasDem Taufiqulhadi, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juni 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (NasDem) Taufiqulhadi mengkhawatirkan rencana bergabungnya partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke koalisi Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Taufiqulhadi mengatakan, bergabungnya partai-partai koalisi lawan ke koalisi pemerintah belum tentu meniadakan masalah.

Baca: NasDem Selesaikan Sengketa Internal Caleg di Mahkamah Partai

Dia khawatir penambahan anggota koalisi Jokowi ini malah berpotensi memicu pembelahan di kabinet nantinya. "Bisa-bisa muncul pembelahan, itu yang kita khawatirkan. Menurut saya itu tidak baik buat koalisi Pak Jokowi sendiri," kata Taufiqulhadi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juni 2019.

Isu merapatnya partai pengusung Prabowo ke koalisi Jokowi ini kian berembus setelah putusan Mahkamah Konstitusi ihwal sengketa hasil pemilihan presiden 2019. Menyusul putusan ini, Prabowo juga telah resmi membubarkan koalisinya dan mempersilakan setiap partai menentukan sikap politik ke depan.

Menurut Taufiqulhadi, kecuali Demokrat, partai-partai koalisi Prabowo tak akan mendapat keuntungan jika merapat ke pemerintahan Jokowi. Adapun Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional, kata dia, akan lebih kuat jika tetap berada di luar pemerintahan.

"Kalau Demokrat kan sejak awal sikap politiknya beda. Bahkan sejumlah kader memasang gambar Jokowi untuk mendapatkan efek ekor jas," ujar anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Selain itu, Taufiqulhadi menilai bersatunya partai-partai ke koalisi Jokowi tak akan baik bagi konsolidasi demokrasi ke depan. Dia menyinggung ihwal pentingnya fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau itu terjadi tidak baik bangsa Indonesia dan bagi konsolidasi demokrasi, karena tidak ada lagi kelompok yang merasa terwakili sebagai oposisi," ucapnya.

Pengamat politik Tony Rosyid mengaku sepakat ihwal potensi pembelahan ini. Menurut dia, pertengkaran justru akan terjadi di internal koalisi apabila tak ada oposisi. "Semuanya akan terbelah kalau tidak ada sparring partner," kata dia di lokasi yang sama.

Tak cuma pertimbangan konsolidasi demokrasi, Tony berpandangan suara konstituen mesti menjadi perhatian setiap partai yang akan menentukan sikap politiknya ke depan. Menurut dia, konstituen memilih partai dengan konsekuensi logis bahwa pihak yang kalah akan berada di luar pemerintahan.

Baca: NasDem Dukung Jika PDIP Tunjuk Puan Maharani Jadi Ketua DPR

"Konstituen memilih itu sudah tahu konsekuensinya. Idealnya kalau kalah ya jadi oposisi," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

2 jam lalu

Elemen warga di Yogyakarta menggelar aksi damai sekaligus melaporkan pegiat sosial Ade Armando ke Polda DIY atas dugaan ujaran kebencian pasca menyebut Yogyakarta sebagai politik dinasti Rabu, 6 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando merespon dirinya yang dilaporkan ke Polda DIY. Ia menanggapinya dengan santai soal pelaporan itu.


Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

2 jam lalu

Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecek langsung stok Cadangan Beras Pemerintah.


RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

2 jam lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mengatakan legislator di Kebon Sirih tidak mengetahui draf Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang dibahas di DPR RI. Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Foto: TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

Pimpinan DPRD DKI Rani Mauliani meminta DPR RI mengusut siapa yang mengusulkan gubernur Jakarta diangkat oleh presiden dalam RUU DKJ


Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbicara  di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB COP28, Jumat, 1 Desember 2023. (Istimewa)
Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

Wamenlu menyatakan tak ada perwakilan dari NGO saat Presiden Jokowi berpidato di COP28 pekan lalu.


RUU DKJ, NasDem DKI Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden: Renggut Hak Rakyat

2 jam lalu

Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino menyerahkan tiga nama usulan untuk menjadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
RUU DKJ, NasDem DKI Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden: Renggut Hak Rakyat

Fraksi NasDem DPRD DKI menolak ide gubernur Jakarta diangkat oleh presiden seperti tertuang dalam RUU DKJ.


Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

3 jam lalu

Thomas Trikasih Lembong. ANTARA
Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

Tom Lembong buka suara soal kelanjutan program hilirisasi nikel jika Anies Baswedan dan Cak Imin terpilih dalam Pilpres 2024.


Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

4 jam lalu

Sejumlah relawan mengacungkan dua jari saat Konsolidasi TKD Prabowo - Gibran Provinsi Jawa Barat di The House Convention Hall, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 25 November 2023. Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo - Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraup suara minimal 60 persen di Jawa Barat. ANTARA/M Agung Rajasa
Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal melanjutkan program hilirisasi era Presiden Jokowi jika terpilih dalam Pilpres 2024


Pilpres 2024: Catat Janji Prabowo-Gibran Sepekan Kampanye, Hilirisasi sampai Dana Abadi Pondok Pesantren

4 jam lalu

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto (kanan) dan Calon Wakil Presiden Cawapres, Gibran Rakabuming Raka menyapa pendukung dan simpatisan di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Deklarasi ini merupakan pengenalan pertama pasangan Prabowo - Gibran sebagai paslon pilpres 2024 ke publik sebelum melakukan perjalanan menuju Kantor Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Magang/Joseph.
Pilpres 2024: Catat Janji Prabowo-Gibran Sepekan Kampanye, Hilirisasi sampai Dana Abadi Pondok Pesantren

Masa kampanye Pilpres 2024 sejak 28 November 2023, berikut janji kampanye Prabowo-Gibran sepekan ini kampanye. Apa saja janjinya?


Terkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia

4 jam lalu

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melepas 20 truk untuk operasi pasar wilayah DKI Jakarta dari Kantor Pusat Perum Bulog, Senin, 23 September 2019. TEMPO/Eko Wahyudi
Terkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia

Mantan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG.


Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, (kedua kiri) berbincang bersama Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kedua kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. Operasi pasar digelar serentak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di awal tahun 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

Istana menjawab soal isu Presiden Jokowi mencopot Budi Waseso dari posisi Direktur Utama Perum Bulog karena kedekatan dengan PDIP.