-PAN
Partai Amanat Nasional santer disebut bakal bergabung ke koalisi pemerintah. Partai yang terbentuk di awal Reformasi ini dalam sejarahnya juga tak pernah berada di luar pemerintahan.
Baca: Sadar Tak Mendukung Jokowi-Ma'ruf Sejak Awal, PAN Kaji Semua Opsi
Sikap politik PAN akan ditentukan melalui rapat kerja nasional atau rakernas yang akan digelar Juli mendatang. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya mengkaji semua opsi, baik untuk bergabung atau tetap di luar pemerintahan.
"Apakah opsi itu berada di luar pemerintahan, bagaimana kalau sampai ada opsi pertimbangan untuk masuk pemerintahan, kalau diajak. Dengan catatan kalau diajak ya," kata Eddy di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.
Eddy menyadari partainya tak sejak awal mendukung dan memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Dia pun enggan bicara ihwal portofolio menteri atau tawaran posisi lainnya dari pihak Jokowi.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengatakan partainya memiliki kesamaan visi dengan Jokowi. Dia juga menganggap besar kemungkinan PAN bergabung dengan koalisi pemerintah mendatang.
Bahkan, Bara mengatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan siap berkomunikasi dengan pimpinan partai koalisi Jokowi. Bara mengklaim Zulkifli juga berhubungan baik dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
"Nanti akan ada lagi pertemuan-pertemuan seperti itu secara informal, itu biasa kan. Hubungan Pak Zul dengan Ibu Mega sangat baik, dengan Surya Paloh juga sangat dekat," ucap Bara.
-Partai Demokrat
Partai berlambang bintang mercy ini juga kencang disebut bakal pindah ke koalisi Jokowi. Selepas pencoblosan 17 April lalu, Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono setidaknya dua kali bertemu dengan Presiden inkumben Joko Widodo.
Namun selepas putusan Mahkamah Konstitusi ihwal sengketa pilpres 27 Juni lalu, Demokrat justru tak banyak bicara soal kemungkinan pindah koalisi. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan tegas mengakui bahwa koalisi pengusung Prabowo sudah berakhir. Namun soal langkah ke depan, kata dia, akan dibahas lebih dulu di Majelis Tinggi partai.
"Tentu selanjutnya setelah ini saya akan melaporkan kepada partai, lewat ketua umum dan juga Majelis Tinggi partai. Itu mekanisme di kami," ucap Hinca di Jalan Kertenagara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan masih ada banyak waktu untuk membicarakan arah politik partai. Dia berujar waktu pelantikan presiden dan pembentukan kabinet masih bulan Oktober mendatang. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon juga mengatakan partainya kini pasif dan menunggu sikap Jokowi.
"Jika Pak Jokowi merasa butuh Demokrat untuk terlibat memperkuat pemerintahan lima tahun ke depan ya syukur. Prinsipnya Partai Demokrat di posisi pasif, menunggu aja, ketimbang menambah polemik di ruang publik," kata Jansen ketika dihubungi, Rabu, 26 Juni 2019.
