Setelah MK Tolak Gugatan, Prabowo Resmi Bubarkan Koalisi

Prabowo Subianto menggelar rapat bersama petinggi partai koalisi pengusungnya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019. Foto: Twitter @andre_rosiade.

TEMPO.CO, JakartaPrabowo Subianto resmi membubarkan koalisi pengusungnya di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Dalam rapat yang digelar siang hingga petang ini di rumah peninggalan orang tuanya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Prabowo menyatakan koalisinya dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga sudah berakhir.

Baca: MK Tolak Gugatan Prabowo, PA 212 Akan Gelar Ijtima Ulama 4

"Tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai, oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih, dan Koalisi Adil dan Makmur: selesai. Begitu juga dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi: selesai," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Media Center Prabowo - Sandiaga, Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.

Muzani menuturkan, dalam pertemuan tadi Prabowo menyampaikan terima kasih kepada semua partai koalisi pengusungnya. Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Juga hadir Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto, dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Ada pula Ketua BPN Prabowo - Sandiaga Djoko Santoso, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmati Soekarnoputri dan Fadli Zon, Ketua Ijtima Ulama Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade.

Muzani menuturkan, kendati koalisi berakhir, Prabowo berharap komunikasi di antara partai pengusungnya ini terus terjalin. Dia melontarkan perlunya terbentuk suatu kaukus atau forum politik kerja sama di masa mendatang.

"Beliau juga mengatakan bagaimana kerja sama di parlemen, dan kerja sama di forum politik lainnya yang dimungkinkan. Kita juga harus bersatu dalam sebuah kepentingan bersama. Itulah beberapa hal yang menjadi kesepakatan Koalisi Adil Makmur yang dipimpin Pak Prabowo sore hari ini," ujar Muzani.

Muzani mengatakan pertemuan berlangsung akrab dan hangat. Dalam pertemuan itu, kata dia, setiap partai menyampaikan pandangan ihwal kerja sama politik ke depan.

Kendati berharap komunikasi terus berjalan, Muzani menegaskan bahwa Prabowo membebaskan setiap partai menentukan arah politiknya masing-masing. Muzani berujar Ketua Umum Partai Gerindra ini akan menghormati sikap setiap partai koalisi.

"Tentu semua partai memiliki pertimbangan dan jalan pikiran yang tentu saja tidak bisa kita intervensi satu sama lain," ucapnya.

Keputusan Prabowo mengakhiri koalisi pengusungnya ini dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi ihwal sengketa hasil Pilpres 2019 yang dibacakan kemarin, Kamis, 27 Juni 2019. Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, serta mengukuhkan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca: TKN: Jokowi Mungkin Berkomunikasi dengan Prabowo di Bangkok. Tapi

Muzani mengatakan, Prabowo dan seluruh koalisi menghormati putusan Mahkamah itu. "MK sudah mengambil keputusan final dan mengikat seperti yang sudah kita tahu bersama. Oleh karena itu mandat yang diberikan partai pada pasangan calon presiden dan wakil presiden hari ini dikembalikan pada partai masing-masing," ujar Muzani.






Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

13 jam lalu

Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

Cak Imin mendorong agar model-model konflik di masyarakat yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 silam tak terulang lagi.


Soal Peluang Jadi Cawapres Prabowo atau Puan, Cak Imin: Nanti Kita Bicarakan Tuntas

16 jam lalu

Soal Peluang Jadi Cawapres Prabowo atau Puan, Cak Imin: Nanti Kita Bicarakan Tuntas

Saat ini, kata Cak Imin, koalisi yang dibangun antara Partai Gerindra dan PKB terus mengalir dan diisi dengan sejumlah aktivitas.


Partai Gerindra Ungkap Cak Imin Sosok Paling Potensial Jadi Wakil Prabowo

21 jam lalu

Partai Gerindra Ungkap Cak Imin Sosok Paling Potensial Jadi Wakil Prabowo

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menjadi kandidat terkuat untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Pilpres 2024


PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

21 jam lalu

PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

Said Abdullah, mengaku menghargai wacana duet Puan Maharani dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

22 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Peluang Duet Puan - Cak Imin, PKB: Harus Ngobrol Lagi dengan Prabowo

1 hari lalu

Peluang Duet Puan - Cak Imin, PKB: Harus Ngobrol Lagi dengan Prabowo

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut maksud Cak Imin mendoakan Puan untuk membesarkan hati Ketua DPP PDIP tersebut.


Tetap Usung Cak Imin Jadi Capres 2024, PKB: Mandat Muktamar Harga Mati

1 hari lalu

Tetap Usung Cak Imin Jadi Capres 2024, PKB: Mandat Muktamar Harga Mati

PKB menyebut mandat muktamar partai itu adalah mengusung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai capres 2024.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

1 hari lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.


Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

1 hari lalu

Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

Rachmawati Soekarnoputri kelahiran 27 September 1950. Dalam panggung politik ia kerap tak sepakat dengan Megawati, kakaknya.


Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

1 hari lalu

Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

PDIP memiliki elektabilitas tertinggi 22,8 persen disusul dengan Partai Gerindra dengan 16,9 persen. Kemudian Golkar dengan 10,3 persen.