Putusan MK Bulat dalam Sengketa Pilpres, Ini Kata Pengamat

Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon, Bambang Widjojanto hadir pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.  Dengan menolak seluruh permohonan yang diajukan kubu Prabowo, MK mengukuhkan kemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon, Bambang Widjojanto hadir pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Dengan menolak seluruh permohonan yang diajukan kubu Prabowo, MK mengukuhkan kemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi menilai putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa pilpres (pemilihan presiden) 2019 tak mengejutkan. Sejak semula Veri memprediksi permohonan yang diajukan pihak Prabowo - Sandiaga Uno itu akan ditolak Mahkamah.

"Bukan tidak dapat diterima, tapi akan ditolak dengan alasan bukti-bukti yang diajukan tidak cukup kuat. Jadi predictable," kata Veri kepada Tempo, Jumat, 28 Juni 2019.

Baca juga: Sidang Putusan MK, Hakim Terima Berkas Perbaikan Kubu Prabowo

Veri menilai konstruksi hukum yang disampaikan tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga dalam permohonan sebenarnya menarik. Tim kuasa hukum yang diketuai Bambang Widjojanto itu mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilihan presiden 2019.

Menurut Veri, bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan tak cukup kuat untuk menunjukkan terjadinya kecurangan TSM. Sebagian alat bukti yang dihadirkan misalnya tautan berita media massa, yang menurut Veri merupakan informasi awal. "Bukti-bukti yang diajukan cukup meyakinkan untuk membuktikan TSM."

Tidak adanya perbedaan pendapat dari hakim konstitusi (dissenting opinion), kata dia, tak pernah terjadi dalam perkara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Kedua, kata dia, tak adanya dissenting opinion karena fakta-fakta yang dihadirkan lemah. "Jadi mungkin agak sulit muncul perdebatan serius antarhakim. Hakim juga tak berbeda pendapat saat menolak permohonan Prabowo - Hatta Rajasa dalam perkara sengketa pilpres 2014.

Baca juga: Pakar: Hakim Sudah Beri Kode, Putusan MK Bisa ... 

Kemarin, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan kubu Prabowo - Sandiaga. Mahkamah menilai dalil tim Prabowo - Sandiaga mengenai kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif tak terbukti dan tidak berdasar hukum. "Menolak seluruh permohonan pemohon," kata ketua majelis hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan pada Kamis, 27 Juni 2019.

Kendati putusan MK menolak permohonan pemohon, Veri menilai Mahkamah sejak awal akomodatif terhadap semua pihak. Misalnya, majelis hakim tak mempersoalkan perbaikan permohonan yang diajukan kuasa hukum pemohon, mendengarkan keterangan semua pihak dengan seksama, dan bersedia melihat alat bukti meski yang diserahkan melebihi tenggat waktu.

Menurut Veri, MK telah menunjukkan komitmennya menyelesaikan sengketa pemilihan presiden 2019 secara adil. "Kebijakan dan kearifan Mahkamah bukan hanya menerapkan hukum acara saja. Sebegitunya Mahkamah ingin menerapkan keadilan substansial, tapi memang fakta-fakta persidangan begitu adanya (sehingga permohonan ditolak)," kata Veri.









Koalisi Sipil Ragukan Integritas MK Usai Guntur Hamzah Hanya Ditegur karena Ubah Putusan

1 hari lalu

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. Dok TEMPO
Koalisi Sipil Ragukan Integritas MK Usai Guntur Hamzah Hanya Ditegur karena Ubah Putusan

Koalisi sipil menyatakan keraguannya terhadap integritas Mahkamah Konstitusi usai Hakim Konstitusi Guntur Hamzah terbukti mengubah frasa putusan MK


Guntur Hamzah Hanya Ditegur di Kasus Sulap Putusan MK, PSHK Desak Pengunduran Diri

2 hari lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Guntur Hamzah Hanya Ditegur di Kasus Sulap Putusan MK, PSHK Desak Pengunduran Diri

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Guntur Hamzah terbukti mengubah frasa dalam putusan MK No.103/PUU-XX/2022


Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Sulap Putusan MK ke Bareskrim Polri

2 hari lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Trunoyudo Wisnu Andiko saat menemui wartawan setelah dilantik menggantikan Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, Jumat, 13 Januari 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Sulap Putusan MK ke Bareskrim Polri

Sembilan hakim konstitusi dan dua panitera dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kasus pengubahan putusan MK


Diputuskan Hari Ini, Anggota DPR Minta MKMK Tegas soal Kasus Sulap Putusan MK

4 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. Partai Demokrat merayakan ulang tahun yang ke-17, bertepatan dengan ulang tahun ke-69 Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Diputuskan Hari Ini, Anggota DPR Minta MKMK Tegas soal Kasus Sulap Putusan MK

Hinca mengatakan persoalan etik hakim dalam kasus putusan MK yang belum terang akan mengganggu jalannya gugatan sistem proporsional terbuka itu.


PPP: Jika Koalisi dengan PDIP Terwujud bak Mengulang Sejarah Mega Bintang

6 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyampaikan sambutan saat puncak perayaan Hari Lahir ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Jumat 17 Februari 2023. Acara tersebut diisi dengan diperkenalkannya tokoh-tokoh baru yang bergabung dengan PPP serta pembukaan bimbingan teknis untuk anggota-anggota DPRD fraksi PPP. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PPP: Jika Koalisi dengan PDIP Terwujud bak Mengulang Sejarah Mega Bintang

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Amri M. Ali mengatakan koalisi PPP dan PDIP bukan hal baru dalam politik di tanah air.


Simpang Siur Transaksi Rp 300 Triliun di Kementerian Keuangan

9 hari lalu

Simpang Siur Transaksi Rp 300 Triliun di Kementerian Keuangan

Asal-usul transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 300 triliun, yang disebut Menteri Mahfud Md. di lingkungan Kementerian Keuangan, kian tak jelas.


Ini Sanksi yang Bisa Dijatuhkan MKMK bagi Hakim Pengubah Putusan MK

10 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Ini Sanksi yang Bisa Dijatuhkan MKMK bagi Hakim Pengubah Putusan MK

MKMK menargetkan akan menjatuhkan putusan dalam kasus ini paling lambat sebelum 20 Maret 2023.


Pengamat Menilai Keinginan PKS Menduetkan Anies - Sandiaga di Pilpres Sulit Diwujudkan

11 hari lalu

Bakal Calon Presiden yang diusung PKS Anies Baswedan (tengah), Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri), dan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) saat Apel Siaga Pemenangan Pemilu tahun 2024 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 26 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar apel siaga pemenangan untuk Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 yang merupakan bagian dari Rakernas 2023 serta deklarasi bakal calon Presiden 2024-2029 yang mengusung Anies Baswedan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamat Menilai Keinginan PKS Menduetkan Anies - Sandiaga di Pilpres Sulit Diwujudkan

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno melihat keinginan PKS menduetkan Anies - Sandi maju pilpres musykil.


Soal Pemilu 2024, Agum Gumelar: Semoga Tidak Lebih Jelek dari 2019

12 hari lalu

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Lemhanas, Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar menghadiri acara Jalan Sehat Nusantara di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno pada Minggu, 12 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Soal Pemilu 2024, Agum Gumelar: Semoga Tidak Lebih Jelek dari 2019

Agum Gumelar mengatakan polarisasi dalam Pemilu adalah hal yang biasa, yang penting masyarakat bisa bersikap dewasa menghadapinya.


Prabowo-Ganjar Tampil Akrab Bersama Jokowi, Gerindra: Tunjukkan Kenyamanan

14 hari lalu

Seorang warga berfoto di antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat peresmian Jembatan Gantung Wear Fair di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, Rabu, 14 September 2022. Foto: Biro Setpres
Prabowo-Ganjar Tampil Akrab Bersama Jokowi, Gerindra: Tunjukkan Kenyamanan

Jokowi, Prabowo dan Ganjar Pranowo tampil bareng dalam kegiatan panen raya di Desa Lejer, Kecamatan Ambal, Kebumen, Jateng, pada Kamis hari ini.