Relawan Jokowi: Tugas Berikutnya Hapus Prasangka Imbas Pilpres

Relawan Tim 7 Jokowi - Ma'ruf Amin berpose dengan hadiah simbolis Rp 100 miliar saat membuat tantangan kepada BPN dan pendukung Prabowo - Sandi di Depok, Ahad, 28 April 2019. Dalam beberapa kesempatan BPN menyebut kecurangan yang dilakukan terstruktur, sistematis dan masif. TEMPO/Amston P
Relawan Tim 7 Jokowi - Ma'ruf Amin berpose dengan hadiah simbolis Rp 100 miliar saat membuat tantangan kepada BPN dan pendukung Prabowo - Sandi di Depok, Ahad, 28 April 2019. Dalam beberapa kesempatan BPN menyebut kecurangan yang dilakukan terstruktur, sistematis dan masif. TEMPO/Amston P

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pengarah Relawan Jokowi - Ma’ruf Amin, Letjen TNI (Purn) Sumardi mengatakan tugas para relawan memenangkan calon presiden Jokowi – Ma’ruf sudah selesai. Namun masih ada tugas selanjutnya yang sudah menunggu di depan mata. “Yaitu menghilangkan friksi, syak wasangka, prasangka buruk dan hal negatif lainnya sebagai imbas Pilpres 2019," kata dia di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

Sumardi meminta para relawan merangkul semua elemen masyarakat agar menyatu kembali. Ia mengatakan relawan Jokowi – Ma’ruf harus mengambil inisiatif dan menjadi garda terdepan untuk mewujudkan rekonsiliasi di tataran akar rumput alias masyarakat luas. "Untuk mengembalikan persatuan dan kesatuan Indonesia yang lebih kuat."

Baca juga: Moeldoko Sebut Jokowi akan Rayakan Kemenangan Pilpres pada 7 Juli

Sebelumnya pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan kubu Prabowo - Sandiaga Uno dalam perkara sengketa Pilpres. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang selesai pada Kamis malam, 27 Juni 2019. KPU akan segera mengadakan rapat pleno penetapan pasangan presiden terpilih pada Ahad, 30 Juni 2019.

Sumardi meminta para relawan Jokowi merayakan kemenangan yang diarih secara bijak dan bersahabat. Selain itu, Ia juga meminta seluruh relawan menghentikan saling sindir-menyindir atau hal lain yang memprovokasi perpecahan. Baik di media sosial atau pergaulan nyata.

Baca juga: Jokowi Pantau Sidang MK Sambil Ngantor

Bagi Sumardi, putusan MK ini harus dijadikan momentum untuk mencapai kemenangan yang sebenarnya. Ia mengutip istilah dalam bahwa jawa yaitu sakti tanpa aji, sugih tanpa banda, dan akhirnya menang tanpa ngasorake. Maknanya menang tanpa merendahkan yang kalah.








Koalisi Sipil Ragukan Integritas MK Usai Guntur Hamzah Hanya Ditegur karena Ubah Putusan

23 jam lalu

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. Dok TEMPO
Koalisi Sipil Ragukan Integritas MK Usai Guntur Hamzah Hanya Ditegur karena Ubah Putusan

Koalisi sipil menyatakan keraguannya terhadap integritas Mahkamah Konstitusi usai Hakim Konstitusi Guntur Hamzah terbukti mengubah frasa putusan MK


Guntur Hamzah Hanya Ditegur di Kasus Sulap Putusan MK, PSHK Desak Pengunduran Diri

2 hari lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Guntur Hamzah Hanya Ditegur di Kasus Sulap Putusan MK, PSHK Desak Pengunduran Diri

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Guntur Hamzah terbukti mengubah frasa dalam putusan MK No.103/PUU-XX/2022


Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Sulap Putusan MK ke Bareskrim Polri

2 hari lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Trunoyudo Wisnu Andiko saat menemui wartawan setelah dilantik menggantikan Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, Jumat, 13 Januari 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Sulap Putusan MK ke Bareskrim Polri

Sembilan hakim konstitusi dan dua panitera dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kasus pengubahan putusan MK


Diputuskan Hari Ini, Anggota DPR Minta MKMK Tegas soal Kasus Sulap Putusan MK

4 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. Partai Demokrat merayakan ulang tahun yang ke-17, bertepatan dengan ulang tahun ke-69 Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Diputuskan Hari Ini, Anggota DPR Minta MKMK Tegas soal Kasus Sulap Putusan MK

Hinca mengatakan persoalan etik hakim dalam kasus putusan MK yang belum terang akan mengganggu jalannya gugatan sistem proporsional terbuka itu.


PPP: Jika Koalisi dengan PDIP Terwujud bak Mengulang Sejarah Mega Bintang

5 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyampaikan sambutan saat puncak perayaan Hari Lahir ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Jumat 17 Februari 2023. Acara tersebut diisi dengan diperkenalkannya tokoh-tokoh baru yang bergabung dengan PPP serta pembukaan bimbingan teknis untuk anggota-anggota DPRD fraksi PPP. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PPP: Jika Koalisi dengan PDIP Terwujud bak Mengulang Sejarah Mega Bintang

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Amri M. Ali mengatakan koalisi PPP dan PDIP bukan hal baru dalam politik di tanah air.


Bakal Tutup Musra, Jokowi Berharap Bisa Munculkan Pemimpin yang Dicintai Rakyat

6 hari lalu

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi  memberikan keterangannya setelah melakukan pertemuan, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 8 November 2022. Pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi sekaligus membahas hasil Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia I. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Bakal Tutup Musra, Jokowi Berharap Bisa Munculkan Pemimpin yang Dicintai Rakyat

Jokowi minta penutupan Musra dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta Selatan, di seberang SCBD


Simpang Siur Transaksi Rp 300 Triliun di Kementerian Keuangan

9 hari lalu

Simpang Siur Transaksi Rp 300 Triliun di Kementerian Keuangan

Asal-usul transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 300 triliun, yang disebut Menteri Mahfud Md. di lingkungan Kementerian Keuangan, kian tak jelas.


Ini Sanksi yang Bisa Dijatuhkan MKMK bagi Hakim Pengubah Putusan MK

10 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Ini Sanksi yang Bisa Dijatuhkan MKMK bagi Hakim Pengubah Putusan MK

MKMK menargetkan akan menjatuhkan putusan dalam kasus ini paling lambat sebelum 20 Maret 2023.


Pengamat Menilai Keinginan PKS Menduetkan Anies - Sandiaga di Pilpres Sulit Diwujudkan

11 hari lalu

Bakal Calon Presiden yang diusung PKS Anies Baswedan (tengah), Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri), dan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) saat Apel Siaga Pemenangan Pemilu tahun 2024 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 26 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar apel siaga pemenangan untuk Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 yang merupakan bagian dari Rakernas 2023 serta deklarasi bakal calon Presiden 2024-2029 yang mengusung Anies Baswedan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamat Menilai Keinginan PKS Menduetkan Anies - Sandiaga di Pilpres Sulit Diwujudkan

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno melihat keinginan PKS menduetkan Anies - Sandi maju pilpres musykil.


Soal Pemilu 2024, Agum Gumelar: Semoga Tidak Lebih Jelek dari 2019

12 hari lalu

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Lemhanas, Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar menghadiri acara Jalan Sehat Nusantara di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno pada Minggu, 12 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Soal Pemilu 2024, Agum Gumelar: Semoga Tidak Lebih Jelek dari 2019

Agum Gumelar mengatakan polarisasi dalam Pemilu adalah hal yang biasa, yang penting masyarakat bisa bersikap dewasa menghadapinya.