Prabowo Kalah di MK, PDIP: Tak Ada Lagi Celah Hukum

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan sejumlah petinggi partai dalam jumpa pers usai berakhirnya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan sejumlah petinggi partai dalam jumpa pers usai berakhirnya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memuji sikap kenegarawanan yang ditunjukkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo bisa menerima hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang baru saja diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca: Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Kubu Prabowo

"Jadi seperti yang kami perkirakan sebelumnya, tentu saja ini sesusai dengan para pemimpin yang percaya pada jalan konstitusional itu. Kami apresiasi atas sikap itu," kata Hasto dalam dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.

Sebelumnya pada hari yang sama, MK memutuskan menolak seluruh gugatan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait sengketa pilpres. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang selesai hari ini, Kamis, 27 Juni 2019. Selanjutnya, KPU akan segera mengadakan rapat pleno penetapan pasangan presiden terpilih pada Minggu, 30 Juni 2019.

Meski begitu, Prabowo menuturkan dirinya masih akan berkonsultasi dengan tim hukum untuk mencari langkah konstitusional lainnya. "Kami akan konsultasi untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah konstitusional," kata dia.

Menanggapi hal ini, Hasto mengatakan seluruh upaya hukum, mulai di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Agung (MA), hingga MK, sudah dilakukan oleh kubu Prabowo. "Dengan demikian tidak ada lagi celah hukum terkait hal tersebut," tuturnya.

Meski Prabowo telah menerima keputusan MK walau dengan berat hati, Hasto menyadari bahwa masih ada kelompok-kelompok lain yang belum bisa terima. Ia pun berharap kelompok yang masih kritis bisa sadar bahwa partisipasi rakyat dalam pemilu ini cukup tinggi.

Baca: Zulhas Sebut Prabowo akan Gelar Rapat Tentukan Nasib Koalisi

"Kami yakin dengan sikap yang ditunjukkan Prabowo - Sandiaga, ke depan suasana akan kondusif," ujarnya.








ISESS Minta DPR Panggil Kepala BIN soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kanan), dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (ketiga kiri)  meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah membangun PYCH sebagai ruang pengembangan kemampuan, kreativitas, dan pemberdayaan anak muda Papua di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan peternakan. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
ISESS Minta DPR Panggil Kepala BIN soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

ISESS mendesak Komisi I DPR seharusnya memanggil Kepala BIN Budi Gunawan untuk memberikan klarifikasi soal pernyataan Aura Jokowi Pindah ke Prabowo


PPP Sebut jika PDIP Bergabung dengan KIB Akan Lebih Mudah Menangkan Pemilu 2024

2 jam lalu

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
PPP Sebut jika PDIP Bergabung dengan KIB Akan Lebih Mudah Menangkan Pemilu 2024

PPP mengatakan apabila PDIP bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maka akan menjadi kekuatan dahsyat untuk menangi Pemilu 2024


MK Tunggu Permohonan Uji Sebelum Bersikap soal Pengesahan Perpu Cipta Kerja

6 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
MK Tunggu Permohonan Uji Sebelum Bersikap soal Pengesahan Perpu Cipta Kerja

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan MK baru dapat bersikap dan berpendapat apabila ada permohonan uji Undang-undang Ciptaker ke MK.


Guntur Hamzah Didesak Mundur Demi Marwah MK

10 jam lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah bersiap berfoto bersama keluarganya setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Guntur Hamzah Didesak Mundur Demi Marwah MK

PSHK meminta DPR segera mencabut mandat Guntur Hamzah dan mengembalikan Hakim Aswanto sebagai hakim konstitusi.


UU Cipta Kerja Disahkan, KSPSI: Pemerintah dan DPR Telah Mengabaikan Konstitusi

12 jam lalu

Jumhur Hidayat ditemui awak media setelah mendengarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 11 November 2021. Tempo/M Yusuf Manurung
UU Cipta Kerja Disahkan, KSPSI: Pemerintah dan DPR Telah Mengabaikan Konstitusi

Pengesahan UU Cipta Kerja hari ini menuai banyak protes dari berbagai pihak, Salah satunya KSPSI yang melihat bahwa pengesahan UU CIptaker ini merupakan bentuk pengabaian konstitusi.


Guntur Hamzah Hanya Ditegur di Kasus Sulap Putusan MK, PSHK Desak Pengunduran Diri

18 jam lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Guntur Hamzah Hanya Ditegur di Kasus Sulap Putusan MK, PSHK Desak Pengunduran Diri

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Guntur Hamzah terbukti mengubah frasa dalam putusan MK No.103/PUU-XX/2022


Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Sulap Putusan MK ke Bareskrim Polri

20 jam lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Trunoyudo Wisnu Andiko saat menemui wartawan setelah dilantik menggantikan Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, Jumat, 13 Januari 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Sulap Putusan MK ke Bareskrim Polri

Sembilan hakim konstitusi dan dua panitera dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kasus pengubahan putusan MK


Strategi Jokowi Pasangkan Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024

1 hari lalu

Menjelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi mempertemukan dua kandidat capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, di pematang sawah di Kebumen, Jateng, Kamis, 9 Maret lalu. Duet baru yang direstui Jokowi?
Strategi Jokowi Pasangkan Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024

Jokowi mempertemukan dua kandidat capresn, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, menjelang Pilpres 2024.


Megawati Bertemu Jokowi, Puan Maharani: Bahas Pemilu 2024 yang Mulai Memanas

1 hari lalu

Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis. 8 Oktober 2022. Dok PDIP
Megawati Bertemu Jokowi, Puan Maharani: Bahas Pemilu 2024 yang Mulai Memanas

Puan Maharani menyatakan pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi Sabtu lalu membahas soal situasi menjelang Pemilu 2024 yang mulai memanas.


Kepala BIN Sebut Aura Pak Jokowi Sebagian Pindah ke Prabowo

1 hari lalu

Kepala BIN Budi Gunawan.
Kepala BIN Sebut Aura Pak Jokowi Sebagian Pindah ke Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan menyebut sebagian aura Jokowi sudah pindah ke Prabowo saat peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua