Hakim: MK Tidak Berwenang Adili Pelanggaran Pemilu Terstruktur

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). TEMPO/Subekti

    Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa lembaganya tidak berwenang mengadili pelanggaran administrasi pemilihan umum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). MK hanya berwenang mengadili perkara perselisihan hasil pemilu.

    "Kewenangan menyelenggarakan pelanggaran pemilu yang bersifat TSM ada pada Bawaslu,” kata hakim Manahan MP Sitompul dalam sidang putusan sengketa pilpres di gedung MK, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Perkara pelanggaran administrasi pemilihan umum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif harus diselesaikan sebelum sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

    Baca juga: Pakar: Hakim Sudah Beri Kode, Putusan MK Bisa Ditebak Arahnya

    “Mahkamah hanya mengadili hasil perselisihan pemilu," ujar Manahan saat membacakan pertimbangan dalam perkara yang diajukan pemohon Prabowo – Sandiaga. Kubu Prabowo menyatakan telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu dan meminta mahkamah mendiskualifikasi rival mereka, kubu Jokowi – Ma’ruf karena tudingtan kecurangan itu.

    Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan kasus ini telah diatur dalam Peraturan Bawaslu  nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. "Dalam peraturan itu telah diatur objek pelanggaran administratif dan tata cara pelanggaran administratif TSM beserta sanksinya." ujar Manahan. Sehingga, telah terang bahwa kewenangan menyelenggarakan pelanggaran pemilu yang bersifat TSM ada pada Bawaslu dan harus diselesaikan sebelum sidang PHPU di MK.

    Baca juga: Sidang Putusan MK, Sandiaga Nonton Bareng Prabowo di Kertanegara

    MK, ujar Manahan, hanya bisa mengadili dalam hal Bawaslu tidak memproses laporan dari pihak pemohon. MK tidak berwenang menangani perkara itu jika sebelumnya belum pernah ditangani secara berjenjang. "Kalau tidak pernah dilakukan upaya di Bawaslu, itu bukan kewenangan Mahkamah," ujar Manahan.

    Berdasarkan fakta persidangan, Hakim Wahiduddin Adam mengatakan mahkamah tidak menemukan fakta dalam persidangan bahwa pemohon pernah membuat pengaduan yang diduga bersifat TSM itu kepada Bawaslu. "Sehingga Bawaslu tidak bisa mengambil tindakan karena tidak ada pengaduan," ujar Wahidudin di persidangan pembacaan putusan MK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.