Buka Sidang Putusan MK, Hakim: Kami Hanya Takut kepada Allah SWT

Reporter

Sejumlah saksi diambil sumpah sebelum memberikan kesaksian pada sidang lanjutan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sejumlah saksi diambil sumpah sebelum memberikan kesaksian pada sidang lanjutan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Anwar Usman membuka sidang putusan MK atau Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa pilpres pada pukul 12.40. Sidang dimulai lebih lambat sekitar 10 menit dari waktu yang dijadwalkan pada pukul 12.30. "Seperti sidang sebelumnya, saya menyatakan bahwa kami hanya takut pada Allah SWT," ujar Anwar membuka persidangan di gedung MK, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2019.

Hakim, kata Anwar, telah berupaya sedemikian rupa untuk mengambil putusan dalam perkara ini. "Keputusan ini mungkin tidak akan memuaskan semua pihak, untuk itu jangan dijadikan ajang saling menghujat nantinya."

Baca juga: Sidang Putusan MK, Sandiaga Nonton Bareng ... 

MK menggelar sidang putusan sengketa pilpres 2019 pada siang ini, setelah Rapat Permusyawaratan Hakim. Dalam rapat yang digelar tertutup itu, sembilan hakim MK bermusyawarah mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa dalam persidangan.

Sidang perdana sengketa Pilpres 2019 dimulai pada Jumat dua pekan lalu, 14 Juni 2019 dengan agenda pembacaan permohonan dari tim hukum Prabowo - Sandiaga. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari KPU, tim hukum Jokowi - Ma'ruf, serta Bawaslu, pada Selasa pekan lalu.

Baca juga: Pakar: Hakim Sudah Beri Kode, Putusan MK Bisa ... 

Pada sidang kedua, Rabu, 18 Juni 2019, sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo - Sandiaga. Saat itu sidang berlangsung dari pukul 09.00 sampai Kamis subuh, 19 Juni 2019 pukul 05.00. 

Kemudian sidang dibuka kembali pada hari yang sama dengan mendengarkan ahli dari KPU. Pada Jumat malam, 20 Juni, sidang ditutup setelah mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan tim hukum Jokowi - Ma'ruf. Hari ini merupakan penentuan, jika putusan MK menolak permohonan Prabowo - Sandi, maka Jokowi dan Ma'ruf Amin akan ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.








Guntur Hamzah Hanya Ditegur di Kasus Sulap Putusan MK, PSHK Desak Pengunduran Diri

18 jam lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Guntur Hamzah Hanya Ditegur di Kasus Sulap Putusan MK, PSHK Desak Pengunduran Diri

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Guntur Hamzah terbukti mengubah frasa dalam putusan MK No.103/PUU-XX/2022


Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Sulap Putusan MK ke Bareskrim Polri

20 jam lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Trunoyudo Wisnu Andiko saat menemui wartawan setelah dilantik menggantikan Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, Jumat, 13 Januari 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Sulap Putusan MK ke Bareskrim Polri

Sembilan hakim konstitusi dan dua panitera dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kasus pengubahan putusan MK


Diputuskan Hari Ini, Anggota DPR Minta MKMK Tegas soal Kasus Sulap Putusan MK

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. Partai Demokrat merayakan ulang tahun yang ke-17, bertepatan dengan ulang tahun ke-69 Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Diputuskan Hari Ini, Anggota DPR Minta MKMK Tegas soal Kasus Sulap Putusan MK

Hinca mengatakan persoalan etik hakim dalam kasus putusan MK yang belum terang akan mengganggu jalannya gugatan sistem proporsional terbuka itu.


Simpang Siur Transaksi Rp 300 Triliun di Kementerian Keuangan

7 hari lalu

Simpang Siur Transaksi Rp 300 Triliun di Kementerian Keuangan

Asal-usul transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 300 triliun, yang disebut Menteri Mahfud Md. di lingkungan Kementerian Keuangan, kian tak jelas.


Ini Sanksi yang Bisa Dijatuhkan MKMK bagi Hakim Pengubah Putusan MK

9 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Ini Sanksi yang Bisa Dijatuhkan MKMK bagi Hakim Pengubah Putusan MK

MKMK menargetkan akan menjatuhkan putusan dalam kasus ini paling lambat sebelum 20 Maret 2023.


5 Eks Pimpinan KPK Surati MKMK Beri Dukungan untuk Ungkap 'Tukang Sulap' Putusan MK

13 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
5 Eks Pimpinan KPK Surati MKMK Beri Dukungan untuk Ungkap 'Tukang Sulap' Putusan MK

Eks pimpinan MK dan sejumlah guru besar mendukung Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengungkap skandal pengubahan putusan MK.


Muannas Alaidid Eks Jubir Timses Jokowi Jadi Kuasa Hukum Saksi Kunci Kasus Mario Dandy Satriyo

20 hari lalu

Saksi pelapor dalam sidang ujaran kebencian di media sosial Jon Riah Ukur atau Jonru Ginting, Muannas Alaidid, dihadirkan untuk memberikan kesaksian dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 25 Januari 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Muannas Alaidid Eks Jubir Timses Jokowi Jadi Kuasa Hukum Saksi Kunci Kasus Mario Dandy Satriyo

Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Muannas Alaidid menjadi kuasa hukum N dan R, saksi kunci kasus Mario Dandy Satriyo.


Polda Metro Jaya Sebut 3 Debt Collector Perampas Mobil Clara Shinta yang Ditangkap Menyalahi Putusan MK

27 hari lalu

Clara Shinta dan mobil yang disita ditarik debt collector. Foto: Instagram Clara Shinta.
Polda Metro Jaya Sebut 3 Debt Collector Perampas Mobil Clara Shinta yang Ditangkap Menyalahi Putusan MK

Debt collector tidak memiliki hak merampas kendaraan debitur


MKMK akan Periksa Hakim Konstitusi di Kasus Dugaan Pemalsuan Putusan Pekan Depan

27 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi I Gede Dewa Palguna menemui wartawan dan menjawab sejumlah pertanyaan terkait kasus dugaan pengubahan substansi putusan MK pada Kamis 9 Februari 2023 di Gedung MK, Jakarta/Mirza Bagaskara
MKMK akan Periksa Hakim Konstitusi di Kasus Dugaan Pemalsuan Putusan Pekan Depan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menelusuri dugaan peran hakim konstitusi dalam kasus pemalsuan putusan.


Beban Utang BUMN Karya Tinggi

28 hari lalu

Beban Utang BUMN Karya Tinggi

Meski tahun lalu jumlahnya sempat turun, beban utang BUMN Karya masih jumbo, termasuk kontraktor pelat merah, PT Waskita Karya.