TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, mengkritik pengamanan polisi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlebihan. Menurut dia, aksi massa yang hadir ke MK tidak perlu dijaga berlebihan, karena bukan hendak menyerbu.
Baca: Langgar Tahanan Kota, Saksi Prabowo di MK Dijebloskan ke Penjara
Baca Juga:
“Beda antara turun ke jalan dengan datang ke MK. MK itu kan sidang terbuka, makanya saya katakan polisi juga tidak perlu membuat barikade sedemikian rupa,” kata Ferry di Media Center Prabowo - Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Rabu 26 Juni 2019.
Ferry mengatakan barikade atau pagar kawat yang dibentangkan oleh polisi di depan Gedung MK semakin tebal. Ia menilai keamanan ini semacam paranoid dari pihak keamanan.
Prinsipnya, kata Ferry persidangan di MK itu terbuka untuk umum. Maka polisi menurutnya tak perlu berlebihan. “Menjadi seolah-olah itu ruang tertutup, nggak bisa itu persidangan terbuka MK,” ujarnya.
Prabowo Subianto melalui video yang disebar di media sosial menyerukan agar pendukungnya tidak menggelar unjuk rasa ketika sidang di Mahkamah bergulir. “Kalau Anda mendukung Prabowo-Sandiaga Uno, saya mohon tidak perlu hadir di sekitar Mahkamah Konstitusi,” ujar Prabowo dalam video yang diedarkan pada Selasa, 11 Juni lalu tersebut.
Baca: Sandiaga Bertemu Pengurus PAN, Dahnil Anzar: Tugas dari Prabowo
Selain itu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengaku tidak menginstruksikan pendukung mereka untuk melakukan mobilisasi massa saat putusan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi ditetapkan. "Kalau ada mobilisasi massa, itu di luar instruksi kami,” kata Koordinator juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjutak, di Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.
