Pakar: Hakim Sudah Beri Kode, Putusan MK Bisa Ditebak Arahnya

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah saksi diambil sumpah sebelum memberikan kesaksian pada sidang lanjutan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Sejumlah saksi diambil sumpah sebelum memberikan kesaksian pada sidang lanjutan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Bayu Dwi Anggono menyebut, dengan lebih cepatnya jadwal sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), arah dan hasil putusan MK sudah bisa ditebak. Putusan sidang MK terkait sengketa pilpres atas gugatan yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal diumumkan Kamis, 27 Juni 2019, sehari lebih awal dari batas akhir penetapan.

    Baca: KPU Ibaratkan Sidang MK seperti Nonton Sinetron Mak Lampir

    "Dengan dimajukannya sidang putusan, hasil sudah bisa ditebak. Sudah bisa dibaca arahnya. Permohonan pemohon (Prabowo-Sandi) tidak dapat diterima atau ditolak karena aspek kualitatif dan kuantitatif-nya tidak bisa dibuktikan," ujar Bayu dalam acara diskusi GMNI di bilangan Cikini, Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2019.

    Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Unej ini menilai, dalam lima kali sidang pemeriksaan ditambah satu kali sidang pendahuluan, tidak ada satu pun saksi dan bukti dari pemohon yang bisa memperkuat permohonan.

    Selama persidangan dalam agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon pula, kata Bayu, kubu Prabowo-Sandi fokus menyoal Situng KPU untuk membuktikan adanya dugaan penggelembungan 22 juta suara. Sementara, menurut Bayu, Situng tidak ada hubungan dengan hasil.

    "Bahkan, majelis sudah memberi kode bahwa Situng tidak bisa jadi landasan menggugat hasil pemilu," ujar Bayu.

    Baca: Andre Rosiade: Prabowo Menang di MK, Kami Ajak Kubu Sebelah

    Kode yang dimaksud Bayu adalah pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat yang menyebut bahwa Sistem Informasi Penghitungan Suara alias Situng milik KPU tak bisa digunakan sebagai landasan untuk menggugat hasil Pemilu 2019. Sebab, penghitungan hasil Pemilu 2019 secara resmi dilakukan melalui rekapitulasi secara berjenjang.

    "Jadi yang dipakai adalah penghitungan suara secara manual,” kata Arief dalam sidang sengketa pilpres yang digelar di gedung MK, Kamis, 20 Juni 2019.

    Pernyataan Arief tersebut dikemukakan ketika menengahi perdebatan antara Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra dan anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Iwan Setiawan ihwal audit forensik terhadap Situng KPU.

    "Kode-kode itu sudah jelas arahnya," ujar Bayu.

    Baca: Pengamat Ini Yakin 100 Persen Prabowo Kalah di MK

    Hal yang sama diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari. Menurut Feri, seluruh dalil dibalikkan sendiri oleh saksi Prabowo dalam persidangan. "Putusan ini sudah bisa ditebak arahnya. Skornya pun sudah tertebak. Tidak ada satu saksi pun yang kuat dalam persidangan. Kalau mau bicara angka, saya kasih skor 3:0 dikali tiga," ujar Feri sambil tertawa, di lokasi yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.