Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai-partai Percepat Konsolidasi Sebelum Pelantikan Presiden

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar konferensi pers di Kebagusan, Jakarta pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO/Dewi
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar konferensi pers di Kebagusan, Jakarta pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO/Dewi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno memprediksi partai-partai akan mempercepat agenda konsolidasi, baik itu dalam bentuk kongres, munas, muktamar dan agenda serupa, sebelum pelantikan presiden terpilih pada Oktober mendatang.

Baca juga: Kata Hasto Soal Alasan PDIP Percepat Kongres Nasional

Dalam agenda konsolidasi ini, ujar Adi, partai-partai pemenang tentu mengkalkulasi kemungkinan peluang mengakses komposisi kabinet yang bisa didapat, termasuk posisi-posisi strategis di DPR, MPR, dan BUMN. "Sementara partai-partai yang kalah akan mencoba peruntungan apakah bisa merapat ke pemerintah atau memilih jadi oposisi," ujar Adi saat dihubungi Tempo, Selasa malam, 25 Juni 2019.

Belakangan, PDIP sudah menyatakan akan mempercepat kongres. Sementara wacana percepatan Munas Golkar juga menguat. Kalau dilihat dari kecenderungannya, ujar Adi, isu percepatan agenda konsilidasi sejumlah partai memiliki tensi yang berbeda.

PDIP misalnya, ujar dia, dinilai melakukan percepatan kongres sebagai upaya konsolidasi internal menata koalisi 01 dan berkomunikasi dengan 02, selain tentunya untuk mengukuhkan kembali Megawati sebagai ketua umum. "Sebagai partai pemenang pemilu, PDIP perlu strategi dan treatment jitu dalam me-maintenance dua jangkar berbeda itu," ujar Adi.

Sementara Golkar, ujar dia, desakan percepatan muncul karena sejumlah manuver yang ingin menggoyang Airlangga dari tampuk kekuasaan. "Isu ini kencang dilakukan sebelum penentuan komposisi kabinet Jokowi, karena ada dinamika soal siapa yang harus dijadikan menteri dari internal Golkar."

Adapun partai-partai lain, kata dia, juga pasti segera melakukan konsolidasi menghadapi situasi politik pasca putusan MK.

Sejauh ini, partai-partai Koalisi Adil Makmur baru akan menentukan posisi sebagai oposisi atau koalisi kubu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi, pasca MK menyampaikan putusan ihwal sidang sengketa pilpres. Belum ada yang tegas menyebut akan konsisten berseberangan dengan Jokowi hingga saat ini.

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria misalnya, mengatakan setelah MK menyampaikan putusan, Gerindra akan berunding, apakah akan menjadi oposisi atau koalisi. "Kami akan evaluasi 10 tahun di oposisi, apa plus minusnya. PDIP kan juga dulu 10 tahun di oposisi ada plus minusnya," ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 24 Juni 2019.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia menyebut, partai berlambang matahari putih itu akan melakukan evaluasi pasca-putusan MK, untuk menentukan arah koalisi.

"Kami menunggu hasil putusan MK dulu. Secara etika politik kan begitu. Setelah itu, kami lakukan evaluasi, sebetulnya dalam pilpres dan pileg ini kami dapat apa?" ujar Saleh saat ditemui di lokasi yang sama.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


NasDem Bantah Ratu Ngadu Bonu Mundur karena Perintah Partai

14 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim memberikan keterangan pers usai menggelar rapat Partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 18 September 2023.  TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Bantah Ratu Ngadu Bonu Mundur karena Perintah Partai

Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem mengklaim permohonan pengunduran diri Ratu Ngadu Bonu atas kemauannya sendiri.


Kata Para Ketua Partai Daerah di Jateng Soal Perolehan Kursi Gerindra, PKS, dan Demokrat

17 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Sugiono berbicara kepada wartawan seusai pertemuan dengan pimpinan PKS dan PAN di Jakarta Selatan, Selasa, 31 Juli 2018. Prabowo mengatakan pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama Partai Demokrat. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Kata Para Ketua Partai Daerah di Jateng Soal Perolehan Kursi Gerindra, PKS, dan Demokrat

Sejumlah ketua partai politik tingkat Provinsi Jawa Tengah telah mengantongi nama-nama kadernya yang lolos ke Senayan. Kepastian itu menyusul rekapitulasi yang rampung digelar Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah


50 Tokoh Surati Para Ketum Partai Desak Hak Angket: Ada Pegiat Antikorupsi hingga Komika

18 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
50 Tokoh Surati Para Ketum Partai Desak Hak Angket: Ada Pegiat Antikorupsi hingga Komika

Sebanyak 50 tokoh mengirimkan surat kepada para ketua umum partai politik untuk mendorong pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Partai Sekutu Imran Khan Tak Penuhi Syarat Masuk Parlemen Pakistan

23 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berhenti sejenak saat berbicara dengan Reuters selama wawancara, di Lahore, Pakistan 17 Maret 2023. REUTERS/Akhtar Soomro/
Partai Sekutu Imran Khan Tak Penuhi Syarat Masuk Parlemen Pakistan

Kandidat independen dari Dewan Sunni Ittehad (SIC) yang didukung partai Imran Khan, yakni Pakistan Tehreek-e-Insaf tak memenuhi syarat masuk parlemen.


Kilas Balik Gugatan Perludem soal Ambang Batas Parlemen yang Dikabulkan MK

27 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Kilas Balik Gugatan Perludem soal Ambang Batas Parlemen yang Dikabulkan MK

Gugatan Perludem tentang ambang batas parlemen sebesar 4 persen dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dikabulkan oleh MK. Berikut kilas baliknya.


Dua Partai Dinasti Politik Pakistan Berupaya Membentuk Koalisi

38 hari lalu

Pendukung partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), berkumpul selama protes menuntut hasil pemilu yang bebas dan adil, di luar kantor komisi pemilihan provinsi di Karachi, Pakistan, 11 Februari 2024. REUTERS/  Akhtar Soomro
Dua Partai Dinasti Politik Pakistan Berupaya Membentuk Koalisi

PML-N dan PPP sedang berupaya membentuk koalisi pemerintahan Pakistan setelah pemilu 2024.


Taiwan Pilih Ketua Parlemen dari Partai Oposisi

55 hari lalu

Bendera Taiwan. REUTERS
Taiwan Pilih Ketua Parlemen dari Partai Oposisi

Han Kuo-yo dari partai oposisi Kuomintang terpilih menjadi ketua umum parlemen Taiwan.


Stick Cone Jalur Sepeda yang Dipasangi Bendera Partai Jadi Bengkok dan Rusak

16 Januari 2024

Sejumlah bendera partai politik yang terpasang di Jalan H.O.S Cokroaminoto, Jakarta Pusat terlihat jatuh pada Ahad, 14 Januari 2024. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Stick Cone Jalur Sepeda yang Dipasangi Bendera Partai Jadi Bengkok dan Rusak

Bawaslu DKI meminta partai untuk tertib dalam memasang bendera menanggapi maraknya bendera partai dipasang di stick cone jalur sepeda.


Partai Penjaga Ideologi Nasional

15 Januari 2024

Partai Penjaga Ideologi Nasional

Ma'ruf Amin meminta partai politik menjaga pesta demokrasi 2024 berjalan lancar dan damai.


Respons Temuan PPATK, KPU: Kami Sudah Sosialisasi kepada Peserta Pemilu 2024

11 Januari 2024

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) dan Mochammad Afifuddin (kanan) saat mengumumkan penetapan pasangan Capres dan Cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 13 November 2023. KPU menetapkan tiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu; Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk Pemilu serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Temuan PPATK, KPU: Kami Sudah Sosialisasi kepada Peserta Pemilu 2024

Komisioner KPU Idham Holik merespons temuan PPATK yang mengungkap ada aktivitas kampanye menggunakan rekening pribadi bendahara partai politik caleg.