TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan partainya akan menentukan arah koalisi menunggu putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sengketa pilpres. "Secara etika politik begitu,” kata Saleh saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 24 Juni 2019.
Setelah ada putusan MK, PAN akan mengevaluasi. “Sebetulnya dalam pilpres dan pileg ini kami dapat apa?"
Baca juga: Politikus PAN Ini Mengaku Partainya Tak Membahas Pindah Koalisi
Sejauh ini, ujar Saleh, PAN tidak mendapat efek ekor jas yang siginifikan karena mendukung paslon 02 Prabowo - Sandiaga. Partai matahari biru kehilangan empat kursinya di DPR dalam Pemilu ini. “Kami akan mengevaluasi apakah kami tetap dalam oposisi konstruktif atau akan membantu pemerintah," ujar Saleh.
Menurut dia, sampai saat ini belum ada pembicaraan serius dengan kubu Jokowi mengenai kemungkinan PAN akan merapat. Tawar-menawar posisi politik pun belum ada sampai saat ini. Sampai sekarang Jokowi belum menawarkan apa pun, dan PAN juga tidak pernah minta untuk ditawari. Sebagai kubu yang kalah, PAN tahu posisi. “Kami tidak berharap juga harus dapat menteri."
Baca juga: PAN Mengakui Demokrat Tidak Sejalan dalam Koalisi Prabowo-Sandi
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan, TKN selalu terbuka bagi Koalisi Adil Makmur untuk merapat. "Kami tak pernah menutup pintu bagi Gerindra, Demokrat, atau PAN jika ingin masuk ke dalam koalisi pemerintahan," ujar Arsul Sani saat ditemui di tempat yang sama.
