Saksi Ahli Jokowi: Kecurangan TSM Jika Ada di Lebih 400 Ribu TPS

Ahli dari pihak terkait Prof Edward Omar Syarief Hiariej (kiri) dan Dr Heru Widodo (kanan) bersiap memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ahli dari pihak terkait Prof Edward Omar Syarief Hiariej (kiri) dan Dr Heru Widodo (kanan) bersiap memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Jokowi - Ma'ruf Amin, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej membeberkan pengertian kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilihan umum. Menurut guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini, kecurangan TSM apabila dampaknya sangat signifikan terhadap hasil pemilihan.

Baca: Bambang Widjojanto Merasa Ada Perlakuan Berbeda untuk Saksi di MK

Secara kuantitatif, kata dia, yang disebut TSM ialah apabila kecurangan itu terjadi di 50 persen tempat pemungutan suara plus satu.

"Kalau kita mau pakai metode kuantitatif, 50 persen plus 1. Kalau ada 800 ribu TPS, ada 400 ribu plus 1 TPS yang kira-kira begitu (TSM) kalau pakai kuantitatif," kata Eddy saat bersaksi dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019.

Eddy mengatakan konteks terstruktur, sistematis, dan masif pun merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Lebih dari itu, kata dia, juga harus terbukti bahwa kecurangan itu dilakukan dengan niat sengaja.

"Kecurangan itu pasti by intention, tidak mungkin karena kealpaan, sehingga niat memang harus dibuktikan, lalu terstruktur dan sistematis ini yang kemudian menimbulkan dampak masif," ucapnya.

Pakar hukum yang juga menjadi tim persiapan Jokowi-Ma'ruf dalam debat pertama pemilihan presiden 2019 ini mengatakan pembuktian kecurangan TSM pun sangat rumit. Bahkan menurut dia, pembuktiannya harus benar-benar menemukan kausalitas antara pilihan pemilih dengan pengaruh yang menyebabkan pilihan itu.

"Sebenarnya harus satu-satu ditanya, apakah betul saudara pilih karena dipengaruhi ini, apakah saudara memilih karena ini itu dan sebagainya," ucap Eddy.

Baca: Saksi Jokowi Sebut KPU, Bawaslu, DKPP Diundang ke Pelatihan Saksi

Dalam persidangan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 ini kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif oleh kubu calon presiden inkumben Joko Widodo. Pihak Prabowo dalam petitumnya meminta majelis hakim MK menetapkan bahwa telah terjadi kecurangan TSM di pilpres 2019, serta meminta agar Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang 52 persen.








Sejumlah Menteri Jokowi Sebut Anggaran Buka Bersama Pejabat Dialihkan untuk Bantu Warga

36 menit lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai melepas ekspor perdana UKM Helda's Snack ke Arab Saudi pada Jumat, 10 Januari 2023 di PT Pos Logistik Indonesia, Bekasi, Jawa Barat. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Sejumlah Menteri Jokowi Sebut Anggaran Buka Bersama Pejabat Dialihkan untuk Bantu Warga

Sejumlah menteri Jokowi kompak menyebut anggaran untuk kegiatan buka bersama pejabat dan pegawai dialihkan untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang membutuhkan.


Pro Kontra Jokowi Larang Buka Puasa Bersama Bagi Pejabat, Heru Budi: Kita Ikuti, PPP: Tidak Tepat

58 menit lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) melambaikan tangan kepada penonton saat hadir dalam Kejuaraan Dunia Perahu Motor F1 Powerboat (F1H2O) 2023 di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 26 Februari 2023. ANTARA/M Risyal Hidayat
Pro Kontra Jokowi Larang Buka Puasa Bersama Bagi Pejabat, Heru Budi: Kita Ikuti, PPP: Tidak Tepat

Presiden Jokowi larang buka puasa bersama bagi pejabat pemerintahan. Beberapa setuju, sementara yang lain tidak. Ini alasan mereka masing-masing.


Bertemu Jokowi di Istana, Puan Maharani: Bahas Hal Penting dan Strategis untuk Pemilu 2024

59 menit lalu

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023. Foto Istimewa
Bertemu Jokowi di Istana, Puan Maharani: Bahas Hal Penting dan Strategis untuk Pemilu 2024

Puan Maharani mengatakan telah menyampaikan sejumlah hal yang penting dan strategis ihwal Pemilihan Umum 2024 kepada Presiden Jokowi.


Faldo Maldini Sebut BEM UI seperti LSM Didanai Asing, Ini Balasan Kritikan BEM UI kepada Pemerintah

1 jam lalu

Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Faldo Maldini Sebut BEM UI seperti LSM Didanai Asing, Ini Balasan Kritikan BEM UI kepada Pemerintah

BEM UI kerap mengkritisi pemerintah. Beberapa kritikan BEEM UI langsung mendapat respons sama kerasnya dari pemerintah, salah satunya Faldo Maldini.


Gus Yahya PBNU Yakini Larangan Buka Puasa Bersama Tak Akan Buat Jokowi Dicap Anti-Islam

1 jam lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf (kanan) saat ditemui usai menjenguk D di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan, korban masih dirawat usai dianiaya Mario Dandy Satriyo, Minggu, 26 Februari 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Gus Yahya PBNU Yakini Larangan Buka Puasa Bersama Tak Akan Buat Jokowi Dicap Anti-Islam

Gus Yahya sebut buka puasa bersama merupakan hal yang wajar selama tidak digelar secara berlebihan apa lagi bermewah-mewahan.


Yusril Sebut Larangan Buka Puasa Bersama Bisa Dicap Anti-Islam, Menag Yaqut: Presiden Peduli pada Islam

1 jam lalu

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas memberikan keterangan pers penetapan 1 Ramadan 1444 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu, 22 Maret 2023. Pemerintah memutuskan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Yusril Sebut Larangan Buka Puasa Bersama Bisa Dicap Anti-Islam, Menag Yaqut: Presiden Peduli pada Islam

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas angkat bicara soal pernyataan Yusril Ihza menyebut larangan buka puasa bersama para pejabat dapat membuat Jokowi dicap anti-Islam.


Jokowi Bertemu Dubes Palestina di Tengah Aksi Tolak Timnas Israel

2 jam lalu

Massa aksi yang tergabung dalam PA 212 membawa poster saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jokowi Bertemu Dubes Palestina di Tengah Aksi Tolak Timnas Israel

Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Istana Kepresidenan, Jakarta.


Cerita Mantu Jokowi dan Ketua DPRD DKI Jadi Panitia Formula E 2023 Lalu Mundur karena Desakan Publik

2 jam lalu

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo turut mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan Grid Walk dan membuka Jakarta e-Prix 2022 (Formula E),
Cerita Mantu Jokowi dan Ketua DPRD DKI Jadi Panitia Formula E 2023 Lalu Mundur karena Desakan Publik

Mantu Presiden Jokowi dan Ketua DPRD DKI memutuskan mundur dari kepanitiaan Formula E 2023. Begini ceritanya hingga mereka memutuskan mundur.


Kritikan BEM UI: Sebelumnya Jokowi The King of Lip Service, Kini Meme Puan Maharani Berbadan Tikus

2 jam lalu

Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Kritikan BEM UI: Sebelumnya Jokowi The King of Lip Service, Kini Meme Puan Maharani Berbadan Tikus

Setelah sebelumnya kritikan BEM UI kerap menyasar Jokowi, kini meme Puan Maharani yang mereka unggah menyindir DPR yang sahkan perpu Cipta Kerja.


Kemendagri Bakal Terbitkan Surat Edaran Larangan Buka Puasa Bersama Hari Ini

2 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan.
Kemendagri Bakal Terbitkan Surat Edaran Larangan Buka Puasa Bersama Hari Ini

Kemendagri hari ini akan mengeluarkan surat edaran larangan buka puasa bersama bagi para ASN dan pejabat pemerintah di daerah.