TEMPO.CO, Jakarta - Anas Nashikin, saksi yang dihadirkan kuasa hukum Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin mengatakan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hadir dalam pelatihan saksi yang digelar pada 20-21 Februari 2019 di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Anas mengatakan perwakilan ketiga lembaga itu hadir sebagai undangan untuk memberikan materi terkait kepemiluan.
Baca: Dicecar di Sidang MK, Saksi Tim Hukum Jokowi Malah Ngelawak
"Penyelenggara pemilu kami undang. KPU, Bawaslu, DKPP," kata Anas saat ditanya oleh kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Iwan Satriawan dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2019.
Iwan lantas menanyakan siapa perwakilan KPU yang datang. Anas awalnya tak menyebutkan nama dan hanya menyebut perwakilan KPU. Hakim Mahkamah Konstitusi, Manahan MP Sitompul lantas meminta saksi untuk menyampaikan apa yang dia ketahui.
Hakim MK Saldi Isra lantas menanyakan langsung kepada KPU siapa perwakilan yang hadir dalam pelatihan saksi itu. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan dirinyalah yang datang ketika itu.
"Saya, Yang Mulia," kata Viryan.
Adapun perwakilan Bawaslu, kata Anas, yang hadir ialah anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin. "Pada saat komunikasi awal Mas Afif, saya tidak tahu kalau kemudian diwakilkan," kata Anas.
Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga lainnya, Teuku Nasrullah, menanyakan maksud Anas selaku panitia menghadirkan KPU dan Bawaslu dalam pelatihan itu. "Apakah saudara menempatkan KPU sebagai bagian tak terpisahkan dari saksi pasangan calon 01?" tanya Nasrullah. Pernyataan ini pun memicu protes dari KPU.
Komisioner KPU Viryan Azis menanyakan kepada saksi apakah undangan itu disampaikan secara tertulis. Dia juga menanyakan apakah acara itu pembekalan saksi dan bukan kampanye. Menurut saksi, undangan disampaikan tertulis dan acara itu bukan kampanye.
"Kami sebagai bentuk melayani peserta pemilu. Jadi kalau ada orang berpendapat KPU bagian dari peserta pemilu itu mungkin tidak paham undnag-undang pemilu. Terima kasih," kata Viryan.
Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan hal senada. Dia berujar Bawaslu selalu berupaya menghadiri undangan dari pihak pasangan calon manapun serta dari partai politik. "Jadi narasumber itu tidak hanya di paslon 01, tapi di paslon 02 juga kami pernah diundang. Bahkan, bukan kemudian mengada-ada, ini sudah kode etik, ketika menjadi narasumber kami tidak boleh menerima honor," kata Abhan.
Baca: Saksi Jokowi Bingung Saat Ditanya Jabatan Moeldoko - Erick Thohir
Sebelumnya, saksi yang dihadirkan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Hairul Anas Suaidi mengatakan KPU, Bawaslu, dan DKPP hadir dalam pelatihan saksi. Hairul juga menyoal pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang menurutnya menyebut kecurangan adalah bagian wajar dalam demokrasi saat menyampaikan materi di pelatihan itu.
