TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum atau Situng KPU tak bisa menjadi landasan untuk menggugat hasil Pemilu 2019. Sebab, penghitungan hasil Pemilu 2019 secara resmi dilakukan melalui rekapitulasi secara berjenjang.
Baca juga: Jadi Saksi Prabowo, Hermansyah Bicara Soal Kelemahan Situng KPU
"Jadi yang dipakai adalah penghitungan suara secara manual,” kata Arief dalam sidang sengketa pilpres yang digelar di gedung MK, Kamis, 20 Juni 2019.
Pernyataan Arief tersebut dikemukakan ketika menengahi perdebatan antara Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo - Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, dan anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Iwan Setiawan ihwal audit forensik terhadap Situng KPU.
Saat itu, Iwan berkukuh meminta menghadirkan ahli yang dapat melakukan audit forensik terhadap Situng KPU. Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan apa kapasitas Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga meminta ahli tersebut untuk melakukan audit forensik.
Menurut Yusril, audit forensik seharusnya hanya dilakukan atas permintaan institusi negara yang resmi. Ia mencontohkan, dalam suatu kasus pembunuhan, maka polisi yang berwenang meminta pihak rumah sakit untuk melakukan forensik. “Misalnya, untuk melakukan bedah dalam rangka forensik, hasilnya ada visum,” kata Yusril di dalam persidangan.
Sementara itu, tim kuasa hukum Prabowo - Sandi berkukuh bahwa bukan hanya institusi negara secara resmi saja yang bisa meminta atau melakukan audit forensik, melainkan bisa dilakukan oleh lembaga di luar institusi resmi negara.
Mendengar perdebatan tersebut, Arief menilai persoalan audit forensik Situng KPU tak perlu dibahas lagi. Sebab, Situng KPU hanyalah mekanisme KPU untuk keterbukaan, akses informasi, akuntabilitas, dan kontrol masyarakat terhadap hasil Pemilu 2019.
Baca juga: Arief Budiman: Tuduhan KPU Berbuat Curang Lewat Situng Tak Logis
Adapun, hasil resmi penghitungan suara Pemilu 2019 didapatkan dari rekapitulasi secara berjenjang. “Jadi kalau mau diadu, menurut undang-undang, adalah penghitungan suara secara berjenjang,” kata Arief.
Selain itu, Arief menyebut hasil penghitungan suara di Situng KPU tak akan dipakai oleh majelis hakim MK dalam memutus perkara. Menurut Arief, majelis hakim MK akan memeriksa C1 Plano berhologram dari masing-masing pihak. “Jadi yang dipakai adalah penghitungan suara secara manual,” kata Arief.
