Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saksi Tim Hukum Prabowo Ungkap Asal Data 17,5 Juta DPT Tak Wajar

Reporter

image-gnews
Saksi fakta dari Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga, Agus Muhammad Maksum, berbicara kepada wartawan selepas memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi, Rabu 19 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
Saksi fakta dari Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga, Agus Muhammad Maksum, berbicara kepada wartawan selepas memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi, Rabu 19 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saksi fakta dari Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Agus Muhammad Maksum, menyebutkan temuannya terkait 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurutnya tak wajar didapatkan dari DPT Hasil Perbaikan (HB) ke-2 pada 15 Desember 2018 di Hotel Peninsula.

Baca: Tim Prabowo Klaim Ada Kendala Hadirkan Saksi Aparat Penegak Hukum

“Sumber datanya dari DPT HB 2 yang ditetapkan pada 15 Desember tahun 2018 di Hotel Peninsula,” ujar Agus pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.

Dalam kesaksiannya, Agus menyebutkan ada 17,5 DPT ganda, yang kemungkinan bermula dari tidak validnya Kartu Keluarga yang dia ditemukan di tiga kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Majalengka, Magelang, dan Banyuwangi, dan Kota Bogor.

Menurut dia, DPT sebanyak 17,5 juta ini tidak wajar karena orang dengan tanggal lahir 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari menggelembung. Ia merinci orang dengan tanggal lahir 1 Juli sebanyak 9,8 juta, 31 Desember 5,3 juta, dan 1 Januari 2,3 juta orang.

“Itu tidak wajar karena jumlahnya dua kali lipat dari normal, 10 lipat dari normal, dan lima kali lipat dari normal,” ucap dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agus yang bertugas sebagai kepala Informasi Teknologi di Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi, mengaku telah melakukan pengecekan terkait hal ini ke lapangan. Ia mengaku telah mengkonfirmasinya ke Dinas Pencatatan Kependudukan Sipil (Dukcapil). Hasilnya, kata dia, data-data tersebut tidak ada.

Karena itu, ia menyimpulkan data-data tersebut tidak wajar. Selain itu, Agus mengatakan, data tersebut tidak memenuhi syarat alias TMS. Sehingga menurut dia, DPT tersebut harus dicoret. Namun, sepengetahuannya KPU tidak pernah mencoret daftar orang-orang tersebut.

Baca: Daftar Saksi Kubu Prabowo, Ada Haris Azhar dan Said Didu

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 348, maka itu adalah TMS tidak memenuhi syarat. Harus dicoret,” ucap dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

40 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA.
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

Pengamat menilai permintaan jatah kursi oleh Golkar menunjukkan kabinet disusun bukan melihat kapasitas.


Minta Jatah 5 Menteri, Golkar: Kami Tak Berhak Mendikte Presiden

3 jam lalu

Tangkapan layar - Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
Minta Jatah 5 Menteri, Golkar: Kami Tak Berhak Mendikte Presiden

Apa kata Golkar soal minta jatah 5 menteri di kabinet?


Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

4 jam lalu

Masduki, anggota non-aktif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, yang sempat buron dan telah menyerahkan diri ke pihak berwajib, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) untuk mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. ANTARA/Fath Putra Mulya.
Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

Kepala Sekretariat mengatakan anggota PPLN Kuala Lumpur kerap tak siap dalam menyiapkan agenda penting berhubungan dengan Pemilu 2024.


Jadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta

5 jam lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Jadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta

Ketua Partai Nasdem Malaysia memilih hadir secara langsung di sidang agar ia bisa leluasa menjelaskan duduk perkara pemalsuan data pemilih.


Bahlil Optimistis Pilpres Satu Putaran dan Investasi Capai Rp 1.650 Triliun

5 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Optimistis Pilpres Satu Putaran dan Investasi Capai Rp 1.650 Triliun

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia optimistis Prabowo-Gibran menang Pilpres dalam satu putaran dan nilai investasi bisa mencapai Rp 1.650 triliun.


Sidang Pemalsuan Data Pemilih di Malaysia, Ada 81.523 Data Pemilih Salah Alamat

5 jam lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Sidang Pemalsuan Data Pemilih di Malaysia, Ada 81.523 Data Pemilih Salah Alamat

Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur menjadi saksi dalam sidang dugaan pemalsuan data pemilih Pemilu 2024.


Prabowo ke IKN, Cek Kesiapan Pelaksanaan Upacara 17 Agustus sampai Berbagi Cara Menanam Rumput

6 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo ke IKN, Cek Kesiapan Pelaksanaan Upacara 17 Agustus sampai Berbagi Cara Menanam Rumput

Prabowo Subianto mengunjungi IKN Nusantara bukan sebagai calon presiden tapi Menteri Pertahanan RI untu memeriksa kesiapan upacara 17 Agustus


Kunjungi IKN, Prabowo Pantau Pembangunan Istana Negara Baru

16 jam lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Kunjungi IKN, Prabowo Pantau Pembangunan Istana Negara Baru

Kunjungan itu dilakukan Prabowo dalam rangka persiapan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun ini.


Gibran Anggap Tak Masalah Jika Ada Program Paslon Lain yang Diadopsi di Pemerintahan Prabowo

18 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait jatah menteri untuk Partai Golkar di kabinet Prabowo-Gibran. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Anggap Tak Masalah Jika Ada Program Paslon Lain yang Diadopsi di Pemerintahan Prabowo

Cawapres Gibran menanggapi soal adanya program dalam kampanye Ganjar yang diadopsi oleh pemerintahan Prabowo kelak.