Sebut Udung di Kesaksian, Hakim MK Tanya Konsistensi Agus Maksum

Saksi fakta dari kubu BPN, Agus Muhammad Maksum hadir saat akan memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. Agus merupakan anggota tim teknologi informasi atau IT kubu BPN Prabowo - Sandi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Saksi fakta dari kubu BPN, Agus Muhammad Maksum hadir saat akan memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. Agus merupakan anggota tim teknologi informasi atau IT kubu BPN Prabowo - Sandi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna mempertanyakan konsistensi pernyataan saksi yang dihadirkan kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Muhammad Maksum atau Agus Maksum. Agus menjadi saksi pertama yang diperiksa dalam persidangan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 hari ini, Rabu, 19 Juni 2019.

Baca juga: Hakim Tegur Saksi Tim Prabowo karena Gunakan Diksi Tak Netral

Palguna menguji kesaksian Agus ihwal adanya pemilih dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) invalid di daftar pemilih tetap (DPT) pilpres 2019. Dalam pemaparannya, Agus mengatakan KTP invalid itu lantaran Nomor Induk Kependudukan (NIK) berawalan dengan kode 10 yang tak berlaku di Indonesia.

Agus mencontohkan satu nama, yakni Udung, yang disebutnya termasuk data pemilih dengan KTP invalid. Dia meyakini nama itu tak eksis di dunia nyata. Namun dalam sesi tanya jawab dengan komioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari, Agus mengakui dirinya tak mengecek langsung ke lapangan.

Tonton juga: LIVE Sidang MK Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Prabowo-Sandi

"Sebentar saudara saksi, Anda sudah disumpah ya. Tadi Anda mengatakan itu tidak ada di dunia nyata dan Anda yakin sekali gitu. Sekarang Anda mengatakan tidak mengecek, yang mana yang harus dipegang?" tanya Palguna.

Palguna mengatakan dia masih mengingat jelas pernyataan Agus Maksum saat ditanyai oleh Wakil Ketua MK Aswanto. Agus dinilainya sangat yakin menyebut Udung dengan KTP invalid itu tak ada di dunia nyata. Palguna pun mempertanyakan keterangan yang mana yang akan dipakai oleh Agus.

Baca juga: Sidang MK, Saksi Tim Hukum Prabowo Tak Terbuka Soal Ancaman

"Anda yakin orang itu tak ada di dunia nyata karena kodenya tak ada, tetapi tadi ditanya termohon apakah Saudara mengecek ke lapangan orang ini ada tidak, Anda tidak tahu. Jadi ada dua pernyataan Anda yang bertentangan, yang mana yang akan saudara pergunakan?" tanya Palguna.

Agus Maksum pun menjawab bahwa keterangan yang akan dia pakai adalah yang terakhir. Yakni bahwa dia tak mengecek keberadaan Udung dengan KTP invalid itu.








Pandemi Covid-19, MK Kembali Tiadakan Sidang Mulai 27 Juli

23 Juli 2020

Suasana persidangan putusan Parliament Threshold (PT) Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Rabu (29/8). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Pandemi Covid-19, MK Kembali Tiadakan Sidang Mulai 27 Juli

MK juga sebelumnya pernah meniadakan sidang pengujian undang-undang pada pertengahan Maret 2020.


CekFakta #17 Deepfake Versi Murah yang Lebih Mengancam

25 November 2019

Gambar tangkapan layar video deepfake mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang dibuat oleh aktor AS, Jordan Peele (kanan). Sumber: Kanal YouTube BuzzFeedVideo
CekFakta #17 Deepfake Versi Murah yang Lebih Mengancam

Cheapfake vs Deepfake-Sidang MK: Beralih ke VPN Lagi?-Pengakuan Pembuat Konten Hoaks


Sengketa Pileg, MK Dengar Jawaban KPU untuk 56 Perkara PHPU

16 Juli 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Sidang tersebut digelar selama empat hari mulai 9 Juli 2019 hingga 12 Juli 2019 berdasarkan pengelompokan jadwal provinsi yang telah ditentukan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sengketa Pileg, MK Dengar Jawaban KPU untuk 56 Perkara PHPU

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)


Sidang Sengketa Pileg 2019: Penggelembungan Suara Paling Banyak

9 Juli 2019

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (kanan), dan Enny Nurbaningsih (kiri) saat memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan sengketa Pileg 2019 yang beragendakan pemeriksaan persidangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sidang Sengketa Pileg 2019: Penggelembungan Suara Paling Banyak

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang sengketa pileg 2019. Kasus penggelembungan suara paling banyak.


Sidang MK, PAN: Ada Kecurangan Sistematis Pileg DPRD Bangkalan

9 Juli 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) berbincang dengan Ketua Bawaslu Abhan (kiri) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sidang MK, PAN: Ada Kecurangan Sistematis Pileg DPRD Bangkalan

PAN menggugat hasil Pileg DPRD Bangkalan.


MK Dituduh Curang, Tim Hukum Jokowi Akan Sosialisasi Putusan

2 Juli 2019

Anggota Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, I Wayan Sudirta meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak permohonan gugatan sengketa pilpres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Gedung MK, Kamis, 27 Juni 2019. Dewi Nurita/TEMPO
MK Dituduh Curang, Tim Hukum Jokowi Akan Sosialisasi Putusan

Wakil Ketua TKN Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani, menambahkan tim hukum mengusulkan agar sosialisasi putusan MK disederhanakan ke dalam bahasa yang mudah.


Tim Hukum Sebut Jokowi Pantau Terus Sidang MK Sengketa Pilpres

2 Juli 2019

Anggota tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, I Wayan Sudirta (kiri), usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2019. Tempo/Friski Riana
Tim Hukum Sebut Jokowi Pantau Terus Sidang MK Sengketa Pilpres

Menurut Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, Jokowi mengapresiasi kerja-kerja tim kuasa hukum yang membelanya di MK.


Usai Putusan MK, Bank Dunia Yakin Iklim Investasi di RI Membaik

1 Juli 2019

Lead Country Economist Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menyampaikan pemaparannya dalam acara diskusi Indonesia Economic Quarterly di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Usai Putusan MK, Bank Dunia Yakin Iklim Investasi di RI Membaik

Bank Dunia mengatakan investor, baik dalam maupun luar negeri, optimistis menanamkan modalnya usai rampungnya masa pemilu.


Spanduk - Karangan Bunga di Rumah Ma'ruf Amin, Ini Kata Tetangga

28 Juni 2019

Dua bocah berjalan di depan karangan bunga ucapan selamat atas terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden periode 2019-2024 berdiri di depan rumahnya di Jalan Lorong 27 RT7 RW8 Kelurahan/Kecamatan Koja, Jakarta Utara, 28 Juni 2019. Tempo/Imam Hamdi
Spanduk - Karangan Bunga di Rumah Ma'ruf Amin, Ini Kata Tetangga

Satu karangan bunga dan spanduk ucapan selamat atas terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, berdiri di depan rumahnya di daerah Koja.


Yusril Sindir Bambang Widjojanto yang Persoalkan Sidang MK Cepat

28 Juni 2019

Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat menghadiri sidang pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
Yusril Sindir Bambang Widjojanto yang Persoalkan Sidang MK Cepat

Ketua Tim Hukum Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza, menyindir pernyataan Bambang Widjojanto yang mempersoalkan sidang MK yang berjalan cepat.