- Netralitas Polisi dan BIN
Tim kuasa hukum Jokowi - Ma'ruf Amin menyebut tudingan kuasa hukum Prabowo - Sandiaga mengenai ketidaknetralan Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara, tidak berdasar. "Dalil pemohon mengenai ketidaknetralan aparat bersifat asumtif dan tendensius," kata kuasa hukum Jokowi - Ma'ruf, I Wayan Sudirta saat membacakan keterangan dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi yang digelar Selasa, 18 Juni 2019.
Tim hukum Prabowo dinilai tidak menguraikan secara jelas dan spesifik pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian dan intelijen, kapan, bagaimana peristiwa, pelaku, dan bagaimana akibat dan hubungannya terhadap perolehan suara pasangan calon.
Baca juga: Kilas Balik Sidang MK Perdana Sengketa Pilpres ...
- Status Ma’ruf Amin di anak BUMN
Ada tiga poin penjelasan yang disampaikan untuk menjawab tudingan pelanggaran terhadap persyaratan pencalonan ini.
A. KPU telah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon. Seluruh proses verifikasi diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Jika ada pelanggaran seharusnya ada pelaporan ke Bawaslu, bukan malah membawanya ke MK.
- BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan BUMN. Pengertian BUMN merujuk pada UU BUMN yang menyebut adanya penyertaan keuangan negara. Sedangkan saham kedua perusahaan itu bukan berasal dari negara. Saham mayoritas BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 99,94 persen, sedangkan saham Bank Syariah Mandiri milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 99,99 persen.
