TEMPO.CO, Jakarta - Personel Polri dan TNI menjaga kediaman Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, hingga 22 Juni 2019 sehubungan dengan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Aparat keamanan berjaga di rumah Anwar di RT 02, Desa Rababou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan di rumahnya di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
Kepala Bagian Operasional Polres Bima Kota, Ajun Komisaris Taufik mengatakan penjagaan sudah dilakukan sejak sepekan lalu hingga 22 Juni mendatang. Pengamanan ini tergantung situasi dan kondisi. "Kami harus menjaga keluarga karena sebagai simbol negara ,” ujar dia, Ahad, 16 Juni 2019.
Baca juga: Menakar Peluang Menang Gugatan Prabowo Soal Pilpres di Sidang MK
Taufik menjelaskan rumah Anwar Usman dijaga empat polisi dan dua TNI. Dari enam aparat yang berjaga di kediaman Ketua MK, dua dari TNI, dua dari Brimob dan dua polisi. Pada Sabtu pekan lalu, 9 Agustus 2014, dari lima petugas pengamanan, dua orang berpakaian preman dan tiga lainnya menggunakan seragam lengkap. "Padahal di sini aman-aman saja," ujar Damhur, warga setempat, Ahad, 16 Juni 2019.
Anwar Usman adalah putra Bima, lahir di Desa Rababou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima pada 1965. Sejumlah aparat berjaga di rumah Usman menyusul adanya sidang gugatan pemilihan umum presiden di MK.
Baca juga: Perludem: Permohonan Kubu 02 Keluar dari Konstruksi PHPU
Pengamanan rumah Usman merupakan bagian dari penjagaan bagi para hakim MK. Para hakim harus merasa tenang dalam memutuskan perkara PHPU. "Kami juga mengamankan keluarga hakim ketua, agar dia bisa memutuskan dengan tenang," kata Taufik.
