Sandiaga Apresiasi Sikap Ketua MK yang Tak Bisa Diintervensi

Calon wakil presiden Sandiaga Uno didampingi oleh Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman  Said dan Jubir BPN Dahnil Azhar menanggapi proses persidangan sengketa pilpres di Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim
Calon wakil presiden Sandiaga Uno didampingi oleh Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said dan Jubir BPN Dahnil Azhar menanggapi proses persidangan sengketa pilpres di Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengapresiasi pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman dalam pembukaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Menurut dia, pernyataan Anwar Usman itu sangat menggetarkan hati.

Baca juga:  7 Materi Gugatan Kubu Prabowo di Sidang MK Terkait Pilpres

"Pak Ketua MK yang mulia menyampaikan sebagai berikut, sidang ini bukan hanya disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia tapi yang lebih penting sidang ini disaksikan oleh Allah SWT. Kami tidak takut pada siapa pun, tidak tunduk pada siapa pun, tidak bisa diintervensi hanya tunduk pada konstitusi dan Allah SWT," ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Sabtu, 14 Juni 2019.

Sandiaga berharap Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sidang sengketa Pilpres dengan seadil-adilnya. Menurut Sandiaga, pernyataan dari Ketua MK itu merupakan langkah awal yang bisa menyejukkan seluruh rakyat Indonesia.

"Kita berdoa semoga sikap Ketua MK juga merupakan refleksi dari sikap seluruh majelis hakim MK," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka sidang perdana gugatan sengketa pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon 02 Prabowo - Sandiaga Uno di gedung MK hari ini, Jumat, 14 Juni 2019. Anwar membuka sidang perdana dengan ucapan selamat Idul Fitri kepada para pengunjung sidang.

Baca juga: Kubu Prabowo Ungkap Alasan Larang Pendukung Unjuk Rasa Sidang MK

Anwar lalu mengatakan bahwa lembaganya tak bisa diintervensi siapa pun. Ia menegaskan lembaganya hanya tunduk kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. "Sidang disaksikan Allah SWT, untuk itu seperti yang pernah kami sampaikan bahwa kami tidak tunduk kepada siapa pun," kata Anwar di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.

Anwar mengakui para hakim MK sebelumnya dilantik berdasarkan persetujuan tiga pihak, yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Namun dia menegaskan hakim MK independen setelah mengambil sumpah. "Kami tidak takut kepada siapa pun. Dan kami tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.”








Dorong Kebangkitan Pariwisata Sektor Perbatasan, Sandiaga Uno Bakal Lakukan Ini

4 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai ditemui dalam konferensi pers mingguan The Weekly Brief with Sandi Uno di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Dorong Kebangkitan Pariwisata Sektor Perbatasan, Sandiaga Uno Bakal Lakukan Ini

Menparekraf Sandiaga Uno bakal mengambil sejumlah langkah untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah perbatasan. Salah satunya di wilayah Jayapura, Papua.


MK Tunggu Permohonan Uji Sebelum Bersikap soal Pengesahan Perpu Cipta Kerja

5 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
MK Tunggu Permohonan Uji Sebelum Bersikap soal Pengesahan Perpu Cipta Kerja

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan MK baru dapat bersikap dan berpendapat apabila ada permohonan uji Undang-undang Ciptaker ke MK.


Guntur Hamzah Didesak Mundur Demi Marwah MK

10 jam lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah bersiap berfoto bersama keluarganya setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Guntur Hamzah Didesak Mundur Demi Marwah MK

PSHK meminta DPR segera mencabut mandat Guntur Hamzah dan mengembalikan Hakim Aswanto sebagai hakim konstitusi.


UU Cipta Kerja Disahkan, KSPSI: Pemerintah dan DPR Telah Mengabaikan Konstitusi

11 jam lalu

Jumhur Hidayat ditemui awak media setelah mendengarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 11 November 2021. Tempo/M Yusuf Manurung
UU Cipta Kerja Disahkan, KSPSI: Pemerintah dan DPR Telah Mengabaikan Konstitusi

Pengesahan UU Cipta Kerja hari ini menuai banyak protes dari berbagai pihak, Salah satunya KSPSI yang melihat bahwa pengesahan UU CIptaker ini merupakan bentuk pengabaian konstitusi.


Sandiaga Sebut MATTA Fair di Kuala Lumpur Raih Potensi Transaksi Rp 53 Miliar

1 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dok. Kemenparekraf
Sandiaga Sebut MATTA Fair di Kuala Lumpur Raih Potensi Transaksi Rp 53 Miliar

Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan keikutsertaan Indonesia dalam MATTA di Kuala Lumpur, Malaysia meraih potensi transaksi Rp 53 miliar.


Soal Larangan Thrifting, Sandiaga Singgung Desainer Bandung yang Karyanya Dipakai Billie Eilish

1 hari lalu

Billie Eilsih pakai baju buatan Callista Aldenia, Remaja 17 Tahun Asal Bandung. Foto: Instagram/@soniadewi
Soal Larangan Thrifting, Sandiaga Singgung Desainer Bandung yang Karyanya Dipakai Billie Eilish

Indonesia harus memastikan kebijakan larangan impor baju bekas atau thrifting untuk diarahkan dan memberdayakan para pelaku usaha bidang UMKM.


Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Paripurna

1 hari lalu

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti rapat Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan III tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Rapat paripurna tersebut mendengarkan pidato Pimpinan DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan III tahun Sidang 2022-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Paripurna

Dua fraksi menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.


Profil Saldi Isra Wakil Ketua MK, Perjalanan Anak Solok ke Gedung Mahkamah Konstitusi

1 hari lalu

Saldi Isra mengucap sumpah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat acara pelantikan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 11 April 2017. ANTARA/Rosa Panggabean
Profil Saldi Isra Wakil Ketua MK, Perjalanan Anak Solok ke Gedung Mahkamah Konstitusi

Pakar hukum tata negara dan pendiri Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand jadi Wakil Ketua MK. Ini profil Saldi Isra.


MKMK: Beberapa Hakim MK Telah Tahu Putusan Berubah karena Guntur Hamzah

1 hari lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
MKMK: Beberapa Hakim MK Telah Tahu Putusan Berubah karena Guntur Hamzah

Guntur Hamzah mengaku telah meminta Panitera bernama Muhidin melaporkan usulan perubahan frasa ini ke hakim konstitusi lainnya.


MKMK Ungkap Saat CCTV Tak Bisa Ungkap Percakapan Hakim Guntur Hamzah dan Panitera

1 hari lalu

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang pleno pengucapan putusan atas kasus pengubahan putusan MK di Gedung MK, Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
MKMK Ungkap Saat CCTV Tak Bisa Ungkap Percakapan Hakim Guntur Hamzah dan Panitera

Rekaman CCTV jadi salah satu bukti bagi MKMK dalam menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Hakim Guntur Hamzah.