TNI-Polri Jaga Sidang Sengketa Pemilu di MK Tanpa Senjata Api

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kawat berduri dipersiapkan jelang sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. Dalam sidang pendahuluan tersebut agenda yang akan dihadirkan adalah memberikan kesempatan kepada pihak pemohon yakni kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. TEMPO/Subekti.

    Kawat berduri dipersiapkan jelang sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. Dalam sidang pendahuluan tersebut agenda yang akan dihadirkan adalah memberikan kesempatan kepada pihak pemohon yakni kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - TNI-Polri menggelar apel pengamanan sidang pendahuluan sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Personel TNI-Polri diperintahkan tidak menggunakan senjata api dalam pengamanan ini.

    Sejak pukul 07.00 personel gabungan TNI-Polri telah berjaga di depan Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan dan Dandim 0501/JP BS Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana memimpin apel pengamanan. "Anggota TNI-Polri yang melaksanakan pengamanan tidak menggunakan senjata api," kata Harry saat memimpin apel di lokasi, Jumat 14 Juni 2019.

    Baca juga: KPU: Pilkada Serentak 2020 Digelar September

    Harry mengingatkan agar personel pengaman dapat mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan aturan. "Pelaksanaan di depan MK sudah steril dan diamankan." Kawasan sekitar gedung MK telah dipagari dengan pembatas beton. Gulungan kawat berduri direntangkan di sepanjang gerbang gedung.

    Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan Jumat, 14 Juni 2019 mulai pukul 09.00 di Ruang Sidang Pleno lantai 2 Gedung MK, Jakarta. Agendanya mendengarkan permohonan Pemohon. Sebelumnya, MK juga telah mengirimkan salinan permohonan Pemohon yang telah diregistrasi dari KPU, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, dan Bawaslu.

    Baca juga: Seluruh Komisoner KPU Akan Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Dalam berkas sengketa pilpres, Prabowo - Sandiaga juga memohon agar MK mendiskualifikasi dan menyatakan capres Jokowi dan Ma'ruf Amin terbukti melanggar dan curang dalam pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif. Dalam berkas perkara sengketa pemilu keduanya juga memohon untuk ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

    Tim hukum Prabowo - Sandiaga memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 22e ayat 1 UUD 1945. "Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)."

    FIKRI ARIGI | HALIDA BUNGA FISANDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fakta-fakta Pelantikan Jokowi - Ma'ruf, Dihadiri Prabowo - Sandi

    Selain beberapa wakil dari berbagai negara, pelantikan Jokowi - Ma'ruf ini dihadiri oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.