TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 atau sidang MK yang digelar pada 14 Juni nanti akan terbuka untuk umum. "Artinya masyarakat dapat menyaksikan langsung jalannya sidang dan mendengarkan argumen masing-masing pihak," kata dia saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni.
Baca juga: Untuk Pengamanan Sidang MK, Massa Daerah Dicegah Masuk Jakarta
Anwar menegaskan MK akan bersikap senetral mungkin dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden alias Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tersebut. Ia berjanji akan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait, untuk memberikan penjelasannya.
"Yang jelas kami akan memberikan kesempatan yang sama, tanpa ada perbedaan," kata Anwar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2019.
Anwar mengatakan apa yang disuguhkan, apa yang terjadi di sidang, itulah yang dijadikan dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan. Ia menegaskan alat bukti yang dibawa akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutus perkara.
"Kami akan teliti satu per satu, tanpa melewati satu alat bukti pun, atau keterangan saksi atau ahli, akan kami jadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan untuk pemohon, KPU, maupun pihak terkait, dalam hal ini pihak capres 01," kata Anwar.
Gugatan hasil pemilihan umum diajukan oleh kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Mereka menolak hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK, Jumat, 24 Mei 2019 lalu, pukul 22.44 WIB. Mereka menuding kemenangan Jokowi-Ma'ruf dilakukan lewat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
