TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan pengamanan jelang sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (sidang MK) yang digelar pada Jumat 14 Juni 2019 nanti. Pengamanan, kata dia, seperti biasa akan menyiagakan Polri dan TNI. “Polri dan TNI tetap siaga mengamankan berbagai kemungkinan,” ujar Wiranto di kantor ya Senin 10 Juni 2019.
Baca juga: Jelang Sidang MK, KPU Atur Strategi dengan Penaishat Hukum
Selain siaga di Ibu Kota, aparat keamanan juga disiagakan di kota-kota lain, yang diindikasikan ada pengerahan massa ke Jakarta. Ia pun mengimbau kepada para kontestan agar tidak melakukan pengerahan massa, agar tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.
Untuk mengantisipasi hal, menurut Wiranto, akan ada pencegahan aliran massa ke Jakarta. ”Itu terus menerus,” kata dia.
Dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada 21 Mei lalu menunjukkan pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokow Widodo – Ma’ruf Amin memenangkan kontestansi pemilihan presiden. Pasnagan ini unggul dengan selisih suara 16.594.335 atas pasnagan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Kubu Prabowo menolak hasil ini dan beberapa hari kemudian melalui tim hukumnya, ia mengajukan permohonan sengketa ke MK.
Selain permohonan sengketa pilpres itu, ada juga ratusan permohonan lain yang diajukan oleh para calon legislatif, dengan berbagai alasan kepada MK. Pada 14 Juni, MK akan mengadakan sidang perdana untuk kasus sengketa yang diajukan kubu Prabowo.
Wiranto berharap persidangan di MK dapat berjalan baik, karena sudah menjadi kesepakatan para kontestan. a meninginginkan agar hasil persidangan nanti dapat diterima semua pihak. "Karena MK akan memutuskan sengketa dengan jujur, adil, dan transparan." kata dia.
