TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menganjurkan kedua kubu yang berkontestasi dalam Pilpres 2019 segera membubarkan koalisi masing-masing. Menurut Rachland, koalisi partai politik tidak relevan lagi, karena hanya tinggal menunggu proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Pemilu sendiri sudah usai.
Baca juga: Gerindra Persilakan PAN dan Demokrat Tinggalkan Koalisi Prabowo
Pertama Rachland mengusulkan kepada calon presiden yang diusung partainya, Prabowo Subianto. “Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan tesmi terakhir. Anda lah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,” tulis Rachland melalui akun Twitternya @RachlandNashidik hari ini, Ahad 9 Juni 2019.
Saat dihubungi, Rachland membenarkan cuitan ini, dan dirinya menyarankan hal tersebut. Selanjutnya Rachland pun menyarankan hal yang sama kepada calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi. Karena menurutnya dengan mempertahankan koalisi, berarti juga memperpanjang umur polarisasi antar kubu di akar rumput.
“Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memlihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,” tulisnya.
Rachland mengatakan dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, presiden punya hak prerogatif untuk menunjuk menteri di kabinetnya. Penunjukan ini, bisa didasarkan atas pertimbangan presiden dengan ukuran jasa partai selama masa kampanye. Maka membubarkan koalisi, kata dia, tak akan banyak berpengaruh.
“Sekali lagi, Pak @jokowi dan pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai,” cuit Rachland.
