TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf kembali menegaskan bahwa inkumben Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah memobilisasi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencoblos pasangan calon presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca: Moeldoko: Mayoritas Pegawai BUMN dan ASN Pilih Prabowo
"Saya pernah mengikuti presentasi soal itu. Saya lupa angkanya, tapi Pak Jokowi memang kalah di ASN dan pegawai BUMN. Bahkan, di kompeleks perumahan Sesneg saja Pak Jokowi kalah," ujar Wakil Sekretaris TKN, Raja Juli Antoni saat dihubungi Tempo pada Rabu, 29 Mei 2019.
Menurut Antoni, resistensi di kalangan kelompok itu sangat tinggi terhadap ide dan praktik pembaharuan Jokowi. "Tidak masuk akal bila dituduh ada mobilisasi ASN dan BUMN. Tidak mungkin," ujar dia.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi melayangkan gugatan hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Prabowo-Sandi menyampaikan tujuh tuntutan yang disampaikan dalam berkas permohonan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019.
Dalam berkas gugatan tersebut, pasangan 02 itu juga menyebut lima bentuk pelanggaran dan kecurangan masif dalam pilpres 2019 yang dilakukan Jokowi-Ma'ruf, di antaranya adalah memobilisasi ASB dan penyalahgunaan birokrasi serta BUMN.
Ketua Harian TKN Moeldoko membantah hal tersebut. Dia menuturkan berdasarkan survei internal TKN, mayoritas pegawai BUMN dan ASN memilih pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Tahu nggak, BUMN yang milih 02 itu 78 persen. Menggerakkan ASN? ASN 72 persen yang milih (Prabowo-Sandiaga)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.
Baca: Survei Charta Kuatkan Pernyataan Moeldoko Soal ASN Pilih Prabowo
Juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily menambahkan, ASN juga tidak semuanya ada dalam kendali pemerintahan pusat, kecuali ASN yang bekerja di kementerian/ lembaga. Pada umumnya, ASN bekerja juga sebagai di bawah koordinasi pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat tidak memiliki instrumen untuk memobilisasi dan menggerakan mereka untuk memilih capres inkumben. Demikian juga dengan pegawai BUMN. Secara kelembagaan, para pegawai BUMN ini bekerja karena profesionalitasnya masing-masing.
"Kalau kami menggunakan aparatur negara untuk kepentingan elektoral Pak Jokowi, tentu hasilnya tidak seperti yang disampaikan Pak Moeldoko di mana mayoritas ASN dan Pegawai BUMN tidak memilih Pak Jokowi," ujar Ace saat dihubungi terpisah.
Lembaga Survei Charta Politika sebenarnya sudah pernah merilis temuan mereka terkait kecenderungan ASN yang memilih Prabowo Subianto ketimbang Jokowi. Bahkan, pilihan tersebut sudah muncul sejak pilpres 2014.
Sigi Charta Politika pada 22 Desember 2018-2 Januari 2019 menunjukkan angka pendukung Jokowi di kalangan ASN sebesar 40,4 persen. Angka itu lebih kecil dari ASN yang mendukung Prabowo - Sandiaga yaitu 44,4 persen. Hal yang sama terjadi di kalangan pegawai desa/kelurahan. Pemilih Jokowi - Ma'ruf hanya sebesar 30,8 persen sedangkan Prabowo - Sandi dipilih oleh 53,8 persen.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat, sejak 2014, ASN lebih memilih Prabowo dengan alasan pragmatis, karena visi yang ditawarkan bagi ASN lebih menarik yakni kenaikan gaji. Sedang, kata dia, Jokowi lebih menekankan pada digitalisasi sistem, seperti e-budgeting dan e-procurement, dan sistem lelang jabatan yang memungkinkan karier ASN lebih dinamis.
Baca: Tersindir, TKN Minta Anies Baswedan Bedakan Kritik dan Fitnah
“Dalam konteks itu tentu saja secara pragmatis apa yang ditawarkan oleh Prabowo lebih menarik terkait kenaikan gaji dan perbaikan sistem,” ujar Yunarto.
kepada Tempo, Jumat 1 Februari 2019.
