TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai-partai pendukung Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terang-terangan meminta jatah kursi menteri. Di tengah kondisi ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil sikap untuk menahan diri.
Baca: Golkar Minta Jatah 5 Menteri ke Jokowi. Siapa Saja?
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, partainya paham bahwa pengisian kabinet adalah hak prerogatif presiden. Berdasar fatsun dan etika politik, ujar Hendrawan, partai berlambang banteng itu bersikap menahan diri untuk tidak membebani atau mendikte Presiden. “Ilmu ‘tahu diri’ dalam politik penting dilembagakan untuk proses penguatan budaya politik dalam demokrasi,” ujar Hendrawan saat dihubungi Tempo pada Selasa, 28 Mei 2019.
Menurut Hendrawan, bila sebagai partai terbesar PDIP bisa menahan diri dan taat asas, diharapkan bisa memberi tuntunan dan panutan bagi partai-partai lain. “Teladan (yang kami tunjukkan) tentu lebih dari (sekedar) imbauan,” ujar Hendrawan.
Sebelumnya, sejumlah partai KIK mulai terang-terangan meminta jatah kursi menteri kepada Jokowi. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan partainya berharap mendapat jatah lima kursi menteri. Dengan posisi tawar sebagai partai pemenang ketiga dalam pemilihan legislatif dan juga partai runner-up alias pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen, Agung menilai jumlah tersebur adalah wajar."Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti PKB," ujar Agung Laksono sambil tertawa di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Senin, 27 Mei 2019.
Baca: Berdoa PKB Dapat 10 Menteri, Cak Imin: 9 Juga Alhamdulillah
Sebelum Golkar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga terang-terangan berharap partainya mendapatkan jatah 10 menteri di dalam kabinet Presiden Jokowi berikutnya. Dia mengatakan ucapannya tersebut merupakan sebuah doa, sehingga tak boleh dilarang. "Doanya sepuluh, kalau yang dapat sembilan ya Alhamdulillah," ujar dia dalam acara "Dialog Kebangsaan" di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI, di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2019.
Menyusul PKB, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga blak-blakan meminta jatah menteri lebih banyak dari periode sebelumnya. "Kali ini saya berani mengatakan, kami ingin portofolio-nya bertambah (di kabinet)," ujar Arsul Sani di Posko Cemara, Jakarta pada Selasa, 21 Mei 2019.
Arsul mengatakan, kali ini partainya berani menuntut lebih banyak karena turut membantu upaya pemenangan Jokowi-Ma'ruf di pemilihan presiden 2019. "Kalau dulu, pada 2014 kan kami tak ikut lelah, sekarang kami ikut berkeringat dalam upaya pemenangan," ujar Arsul.
Adapun Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan partainya menyerahkan kepada Jokowi berapa dan portofolio apa saja yang akan diberikan kepada partainya. “Tentunya dengan pertimbangan yang rasional dan realistis. Yang perlu diperhatikan, terpenting adalag kualifikasi calon anggota kabinet,” ujar Johnny saat dihubungi Tempo pada Selasa, 28 Mei 2019.
Dua sumber Tempo yang mengetahui rencana penyusunan kabinet mengatakan mungkin komposisi kabinet tak berubah banyak dibanding periode pertama. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai pemenang pemilu legislatif, diperkirakan mendapat tujuh-delapan kursi menteri. Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa berpotensi mendapat empat-lima menteri. Sedangkan NasDem mendapat tiga-empat kursi dan Partai Persatuan Pembangunan beroleh satu-dua kursi.
Baca: Soal Jatah Kursi Menteri, Golkar: Kalau PKB Minta 9, Kami Berapa?
Jumlah itu, menurut sumber yang sama, termasuk calon dari kalangan profesional. Pada 2014, partai tak hanya mengajukan kadernya, tapi juga nama dari kalangan profesional.
