Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Koalisi Jokowi Minta Jatah Menteri, PDIP Tahan Diri

Reporter

image-gnews
Sekretaris jenderal atau sekjen dari sembilan partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di pilpres 2019, berkumpul di Posko Cemara, Menteng, Senin, 6 Agustus 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Sekretaris jenderal atau sekjen dari sembilan partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di pilpres 2019, berkumpul di Posko Cemara, Menteng, Senin, 6 Agustus 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai-partai pendukung Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terang-terangan meminta jatah kursi menteri. Di tengah kondisi ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil sikap untuk menahan diri.

Baca: Golkar Minta Jatah 5 Menteri ke Jokowi. Siapa Saja?

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, partainya paham bahwa pengisian kabinet adalah hak prerogatif presiden. Berdasar fatsun dan etika politik, ujar Hendrawan, partai berlambang banteng itu bersikap menahan diri untuk tidak membebani atau mendikte Presiden. “Ilmu ‘tahu diri’ dalam politik penting dilembagakan untuk proses penguatan budaya politik dalam demokrasi,” ujar Hendrawan saat dihubungi Tempo pada Selasa, 28 Mei 2019.

Menurut Hendrawan, bila sebagai partai terbesar PDIP bisa menahan diri dan taat asas, diharapkan bisa memberi tuntunan dan panutan bagi partai-partai lain. “Teladan (yang kami tunjukkan) tentu lebih dari (sekedar) imbauan,” ujar Hendrawan.

Sebelumnya, sejumlah partai KIK mulai terang-terangan meminta jatah kursi menteri kepada Jokowi. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan partainya berharap mendapat jatah lima kursi menteri. Dengan posisi tawar sebagai partai pemenang ketiga dalam pemilihan legislatif dan juga partai runner-up alias pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen, Agung menilai jumlah tersebur adalah wajar."Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti PKB," ujar Agung Laksono sambil tertawa di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Senin, 27 Mei 2019.

Baca: Berdoa PKB Dapat 10 Menteri, Cak Imin: 9 Juga Alhamdulillah

Sebelum Golkar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga terang-terangan berharap partainya mendapatkan jatah 10 menteri di dalam kabinet Presiden Jokowi berikutnya. Dia mengatakan ucapannya tersebut merupakan sebuah doa, sehingga tak boleh dilarang. "Doanya sepuluh, kalau yang dapat sembilan ya Alhamdulillah," ujar dia dalam acara "Dialog Kebangsaan" di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI, di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menyusul PKB, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga blak-blakan meminta jatah menteri lebih banyak dari periode sebelumnya. "Kali ini saya berani mengatakan, kami ingin portofolio-nya bertambah (di kabinet)," ujar Arsul Sani di Posko Cemara, Jakarta pada Selasa, 21 Mei 2019.

Arsul mengatakan, kali ini partainya berani menuntut lebih banyak karena turut membantu upaya pemenangan Jokowi-Ma'ruf di pemilihan presiden 2019. "Kalau dulu, pada 2014 kan kami tak ikut lelah, sekarang kami ikut berkeringat dalam upaya pemenangan," ujar Arsul.

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan partainya menyerahkan kepada Jokowi berapa dan portofolio apa saja yang akan diberikan kepada partainya. “Tentunya dengan pertimbangan yang rasional dan realistis. Yang perlu diperhatikan, terpenting adalag kualifikasi calon anggota kabinet,” ujar Johnny saat dihubungi Tempo pada Selasa, 28 Mei 2019.

Dua sumber Tempo yang mengetahui rencana penyusunan kabinet mengatakan mungkin komposisi kabinet tak berubah banyak dibanding periode pertama. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai pemenang pemilu legislatif, diperkirakan mendapat tujuh-delapan kursi menteri. Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa berpotensi mendapat empat-lima menteri. Sedangkan NasDem mendapat tiga-empat kursi dan Partai Persatuan Pembangunan beroleh satu-dua kursi.

Baca: Soal Jatah Kursi Menteri, Golkar: Kalau PKB Minta 9, Kami Berapa?

Jumlah itu, menurut sumber yang sama, termasuk calon dari kalangan profesional. Pada 2014, partai tak hanya mengajukan kadernya, tapi juga nama dari kalangan profesional.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

1 jam lalu

Elemen warga di Yogyakarta menggelar aksi damai sekaligus melaporkan pegiat sosial Ade Armando ke Polda DIY atas dugaan ujaran kebencian pasca menyebut Yogyakarta sebagai politik dinasti Rabu, 6 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando merespon dirinya yang dilaporkan ke Polda DIY. Ia menanggapinya dengan santai soal pelaporan itu.


Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

1 jam lalu

Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecek langsung stok Cadangan Beras Pemerintah.


RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

1 jam lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mengatakan legislator di Kebon Sirih tidak mengetahui draf Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang dibahas di DPR RI. Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Foto: TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

Pimpinan DPRD DKI Rani Mauliani meminta DPR RI mengusut siapa yang mengusulkan gubernur Jakarta diangkat oleh presiden dalam RUU DKJ


Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbicara  di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB COP28, Jumat, 1 Desember 2023. (Istimewa)
Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

Wamenlu menyatakan tak ada perwakilan dari NGO saat Presiden Jokowi berpidato di COP28 pekan lalu.


Ganjar Pranowo dan Mahfud Md Siap Debat, PDIP Desak KPU Tak Ubah Format

2 jam lalu

Calon Presiden RI Ganjar Pranowo memulai hari pertama kampanye Pemilu 2024 di tanah Papua, yakni di Merauke, Selasa, 28 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo dan Mahfud Md Siap Debat, PDIP Desak KPU Tak Ubah Format

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md disebut sangat berpengalaman soal debat.


Gubenur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Politikus PDIP DKI: Neo Orba

2 jam lalu

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Foto: ANTARA/HO-DPRD DKI/am.
Gubenur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Politikus PDIP DKI: Neo Orba

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai RUU DKJ tidak masuk akal karena memberi kewenangan presiden untuk menunjuk gubernur


Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

2 jam lalu

Thomas Trikasih Lembong. ANTARA
Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

Tom Lembong buka suara soal kelanjutan program hilirisasi nikel jika Anies Baswedan dan Cak Imin terpilih dalam Pilpres 2024.


Sekjen PDIP Sebut Intimidasi Terhadap Butet Kartaredjasa Cs Mengkonfirmasi Hadirnya Neo Orde Baru

2 jam lalu

Seniman Butet Kartaredjasa bersama bakal calon presiden Ganjar Pranowo saat acara kongkow bareng di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin, 23 Oktober 2023. Kongkow bareng budayawan, komedian, dan anak muda tersebut sembari mendiskusikan tentang perkembangan industri kreatif dan kesenian, serta isu-isu terkini di lingkup masyarakat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sekjen PDIP Sebut Intimidasi Terhadap Butet Kartaredjasa Cs Mengkonfirmasi Hadirnya Neo Orde Baru

Seniman Butet Kartaredjasa mengaku mendapatkan intimidasi dari aparat kepolisian saat menggelar pertemuan di Taman Ismail Marzuki.


Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

3 jam lalu

Sejumlah relawan mengacungkan dua jari saat Konsolidasi TKD Prabowo - Gibran Provinsi Jawa Barat di The House Convention Hall, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 25 November 2023. Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo - Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraup suara minimal 60 persen di Jawa Barat. ANTARA/M Agung Rajasa
Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal melanjutkan program hilirisasi era Presiden Jokowi jika terpilih dalam Pilpres 2024


Pilpres 2024: Catat Janji Prabowo-Gibran Sepekan Kampanye, Hilirisasi sampai Dana Abadi Pondok Pesantren

3 jam lalu

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto (kanan) dan Calon Wakil Presiden Cawapres, Gibran Rakabuming Raka menyapa pendukung dan simpatisan di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Deklarasi ini merupakan pengenalan pertama pasangan Prabowo - Gibran sebagai paslon pilpres 2024 ke publik sebelum melakukan perjalanan menuju Kantor Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Magang/Joseph.
Pilpres 2024: Catat Janji Prabowo-Gibran Sepekan Kampanye, Hilirisasi sampai Dana Abadi Pondok Pesantren

Masa kampanye Pilpres 2024 sejak 28 November 2023, berikut janji kampanye Prabowo-Gibran sepekan ini kampanye. Apa saja janjinya?