BPN: Prabowo Ingin Lawan Korupsi Politik di MK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Bambang Widjojanto (kedua dari kiri) bersama Penanggung jawab Tim Hukum BPN Hashim Djojohadikusumo (ketiga dari kiri) dan sejumlah tim BPN mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Bambang Widjojanto (kedua dari kiri) bersama Penanggung jawab Tim Hukum BPN Hashim Djojohadikusumo (ketiga dari kiri) dan sejumlah tim BPN mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade, mengungkapkan alasan kubunya menunjuk Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana sebagai kuasa hukum Prabowo-Sandi terkait gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

    Baca: Ini 8 Anggota Tim Hukum Prabowo - Sandi untuk Gugatan ke MK

    "Kenapa Pak Prabowo menjadikan Denny dan Bambang Widjojanto sebagai kuasa hukum? Karena yang kami lawan korupsi politik," kata Andre dalam diskusi Polemik Trijaya di D'Consulate, Jakarta, Sabtu, 25 Mei 2019.

    Bambang Widjojanto merupakan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Denny Indrayana adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Andre mengatakan salah satu korupsi politik adalah serangan fajar. Kubu Prabowo-Sandi, kata Andre, akan membuktikan adanya serangan fajar yang dilakukan partai pendukung calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi. Juga indikasi memanfaatkan aparat untuk memihak Jokowi.

    Menurut Andre, sosok Bambang Widjojanto atau BW dan Denny, selama ini dikenal sebagai pejuang antikorupsi. Denny diketahui pernah menjadi guru besar Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada. Denny juga menjadi pendiri Indonesia Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. "Kami memilih Mas BW dan Denny karena ingin melawan korupsi politik. Kami berharap MK jangan masuk pusaran korupsi politik dalam sidang," ucap Andre.

    Terkait tudingan korupsi politik, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Jerry Sambuaga, mengatakan kubu Prabowo-Sandi harus membuktikan secara jelas, kredibel, dan valid bahwa terjadi kecurangan dalam proses pemilihan.

    Baca: TKN Jokowi Bentuk Tim Hukum Hadapi Sengketa Pilpres

    "Jangan hanya bilang curang, tidak sesuai kehendak lalu protes tapi enggak ada bukti. Ketika salah satu pihak mengajukan protes dan menggugat konstitusional harus bawa bukti-bukti yang jelas dan kredibel, valid. Jangan ngutip media-media online," kata Jerry.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.