TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK menerima permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau Prabowo - Sandi yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya.
Panitera MK, Muhidin, mengatakan pengajuan ini masih proses awal dari keseluruhan tahapan gugatan. "Dalam tahap pengajuan permohonan, tentu harus dilengkapi dokumen-dokumen. Syarat jumlah dokumen itu ada 12 dokumen," ujar dia di kantornya. Jumat malam, 24 Mei 2019.
Simak: Mahfud MD: Aksi Anarkis 22 Mei Bukan Komando Prabowo-Sandi
Gugatan Prabowo - Sandi diajukan setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan persentase 55,50 persen pada Selasa dini hari, 21 Mei 2019. Pengumuman itu diikuti demonstrasi pendukung Prabowo yang memicu kerusuhan dengan delapan orang tewas was. Kerusuhan dapat dipadamkan pada Kamis lalu, 23 Mei 2019.
Muhidin menjelaskan MK akan memastikan tim kuasa hukum Prabowo - Sandi melampirkan surat kuasa rangkap 12 lembar plus bukti atau alat bukti. Pada berkas bukti harus ada daftar alat bukti dan harus merinci alat bukti yang disampaikan ke MK dalam rangka memenuhi persyaratan formal."
Bambang Widjojanto, Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandi telah menyerahkan 51 alat bukti ke MK. Muhidin menyatakan menerima secara resmi alat bukti itu dan menjelaskan tanggal verifikasi dan penanganan perkara dengan putusan pada 28 Juni 2019.
Simak pula: Dahnil Klaim Banyak Tawaran Jabatan ke Prabowo
Muhidin menjelaskan bahwa MK akan melakukan verifikasi dari dokumen tersebut kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konsitusi pada tanggal 11 Juni. Setelah itu, pada 14 Juni 2019 berkas akan diperiksa pendahuluan dalam sidang perdana Hakim MK. Dalam sidang itu sekaligus dilakukan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan.
Kemudian pada periode 17 Juni hingga 24 Juni 2019 akan dilakukan pemeriksaan persidangan gugatan Prabowo - Sandi. Setelah proses pemeriksaan selesai, pada 25 Juni-27 Juni 2019, MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim. Berdasarkan ketentuan, penanganan sengketa pilpres di MK dibatasi selama 14 hari.
ANDITA RAHMA
