Tugas Erick Thohir Belum Selesai, Masih Hadapi Gugatan di MK

Reporter

Ketua TKN Jokowi-Amin, Erick Thohir memberi sambutan saat acara
Ketua TKN Jokowi-Amin, Erick Thohir memberi sambutan saat acara "Panggung Gemb1ra" Relawan Milenial KitaSatu di Jakarta, Ahad, 21 April 2019. Dalam acara ini relawan diingatkan agar tetap menunggu hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Erick Thohir, mengatakan, tugasnya sebagai ketua tim kampanye masih belum berakhir karena masih ada gugatan dari pihak calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, melalui Mahkamah Konstitusi.

Baca: TKN Jokowi Bentuk Tim Hukum Hadapi Sengketa Pilpres

"TKN juga mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu yang dimohonkan oleh capres-cawapres 02 ke MK," kata dia, kepada pers, di Kemang, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.

Erick berharap media dapat menulis fakta-fakta secara proporsional dalam pemberitaannya sehingga mendukung penegakan demokrasi. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada media massa yang selama tujuh bulan terlahir, sejak dimulainya kampanye pemilu 2019, terus memberitakan secara proporsional, positif, dan profesional.

Pada kesempatan itu, Erick mengatakan, dunia internasional mengakui dan memuji pemilu di Indonesia berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis, dengan tingkat partisipasi pemilihnya sangat tinggi. "Pemilu 2019 diikuti sekitar 81 persen pemilih yang menggunakan hak pilihnya," katanya.

Menurut dia, pada era demokrasi yang transparan saat ini, sepatutnya semua pihak saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi aturan perundangan.

Baca: Mahfud MD Yakin MK Tangani Sengketa Hasil Pilpres dengan Benar

Pada kesempatan itu, dia menyayangkan terjadinya situasi yang tidak diharapkan di era demokrasi saat ini yakni adanya aksi unjuk rasa yang menolak hasil pemilu. Menurut dia, dalam kompetisi pada era demokrasi saat ini, tentunya ada yang pihak menang dan ada yang kalah. "Itu adalah hal biasa dalam kompetisi," katanya.








Menag: Kedatangan Timnas Israel Tak Ada Hubungan dengan Isu Agama

10 menit lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat mengikuti rapat penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1444 H di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023. Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama resmi menetapkan biaya haji atau biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 1444 H/2023 M sebesar Rp49,8 juta. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menag: Kedatangan Timnas Israel Tak Ada Hubungan dengan Isu Agama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut masalah Timnas Israel ini tidak ada hubungannya dengan isu agama.


Koalisi Sipil Ragukan Integritas MK Usai Guntur Hamzah Hanya Ditegur karena Ubah Putusan

1 hari lalu

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. Dok TEMPO
Koalisi Sipil Ragukan Integritas MK Usai Guntur Hamzah Hanya Ditegur karena Ubah Putusan

Koalisi sipil menyatakan keraguannya terhadap integritas Mahkamah Konstitusi usai Hakim Konstitusi Guntur Hamzah terbukti mengubah frasa putusan MK


Erick Thohir Apresiasi Peran Besar Mangkunegaran

1 hari lalu

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam sambutannya mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara CEOs Mangkunegaran Royal Dinner di Solo, Jawa Tengah, Minggu (19/3/2023)
Erick Thohir Apresiasi Peran Besar Mangkunegaran

Mangkunegaran dinilai menjadi pelopor modernisasi Asia selama lebih dari 266 tahun.


Aneka BUMN Dipimpin Jasa Raharja Buka Program Mudik Gratis: 60 Ribu Kuota Disiapkan

1 hari lalu

Ilustrasi mudik dengan bus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W'
Aneka BUMN Dipimpin Jasa Raharja Buka Program Mudik Gratis: 60 Ribu Kuota Disiapkan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan 65.603 kuota atau penumpang untuk mudik gratis pada Lebaran 2023.


MK Tunggu Permohonan Uji Sebelum Bersikap soal Pengesahan Perpu Cipta Kerja

2 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
MK Tunggu Permohonan Uji Sebelum Bersikap soal Pengesahan Perpu Cipta Kerja

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan MK baru dapat bersikap dan berpendapat apabila ada permohonan uji Undang-undang Ciptaker ke MK.


Guntur Hamzah Didesak Mundur Demi Marwah MK

2 hari lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah bersiap berfoto bersama keluarganya setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Guntur Hamzah Didesak Mundur Demi Marwah MK

PSHK meminta DPR segera mencabut mandat Guntur Hamzah dan mengembalikan Hakim Aswanto sebagai hakim konstitusi.


UU Cipta Kerja Disahkan, KSPSI: Pemerintah dan DPR Telah Mengabaikan Konstitusi

2 hari lalu

Jumhur Hidayat ditemui awak media setelah mendengarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 11 November 2021. Tempo/M Yusuf Manurung
UU Cipta Kerja Disahkan, KSPSI: Pemerintah dan DPR Telah Mengabaikan Konstitusi

Pengesahan UU Cipta Kerja hari ini menuai banyak protes dari berbagai pihak, Salah satunya KSPSI yang melihat bahwa pengesahan UU CIptaker ini merupakan bentuk pengabaian konstitusi.


Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Paripurna

3 hari lalu

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti rapat Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan III tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Rapat paripurna tersebut mendengarkan pidato Pimpinan DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan III tahun Sidang 2022-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Paripurna

Dua fraksi menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.


Profil Saldi Isra Wakil Ketua MK, Perjalanan Anak Solok ke Gedung Mahkamah Konstitusi

3 hari lalu

Saldi Isra mengucap sumpah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat acara pelantikan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 11 April 2017. ANTARA/Rosa Panggabean
Profil Saldi Isra Wakil Ketua MK, Perjalanan Anak Solok ke Gedung Mahkamah Konstitusi

Pakar hukum tata negara dan pendiri Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand jadi Wakil Ketua MK. Ini profil Saldi Isra.


MKMK: Beberapa Hakim MK Telah Tahu Putusan Berubah karena Guntur Hamzah

3 hari lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
MKMK: Beberapa Hakim MK Telah Tahu Putusan Berubah karena Guntur Hamzah

Guntur Hamzah mengaku telah meminta Panitera bernama Muhidin melaporkan usulan perubahan frasa ini ke hakim konstitusi lainnya.