Prabowo Buka Suara soal Kerusuhan 22 Mei

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno buka suara soal kericuhan dan jatuhnya korban aksi massa 21-22 Mei 2019 dalam konferensi pers yang digelar di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno buka suara soal kericuhan dan jatuhnya korban aksi massa 21-22 Mei 2019 dalam konferensi pers yang digelar di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno buka suara kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2019.

    Baca: Korban Sudah Jatuh, Andi Arief: Jokowi dan Prabowo Bertemulah!

    "Kami mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya enam orang dan terlukanya ratusan masyarakat yang menjadi korban kekerasan pada malam dan dini hari yang baru lalu," kata Prabowo dalam konferensi pers di depan rumahnya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2019.

    Angka enam korban ini, menurut sejumlah anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga, bersumber dari penuturan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Berikutnya, Prabowo meminta semua pihak menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang memprovokasi. Dia mengatakan mereka selalu mendukung penyampaian pendapat secara konstitusional, damai, dan tanpa kekerasan.

    Prabowo menyebut permintaan tersebut ditujukan kepada kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, pejabat publik, politikus, tokoh masyarakat, tokoh agama. "(Juga) netizen dan seluruh anak bangsa untuk menghindari kekerasan verbal pun yang dapat memprovokasi apalagi di bulan Ramadan yang baik dan suci ini," kata dia.

    Pada poin ketiga, Prabowo berharap peristiwa kekerasan dalam aksi massa yang ricuh itu tak terulang. Dia menyebut peristiwa itu telah mencoreng marwah dan martabat bangsa Indonesia.

    Baca: Pengamat: Prabowo Tak Bisa Lepas Tangan terhadap Aksi 22 Mei

    "Bila hal ini sampai terjadi lagi maka kami sangat khawatir rajutan dan anyaman kebangsaan kita bisa rusak dan sangat sulit untuk diperbaiki," kata mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini.

    Selanjutnya Prabowo mengajukan permintaan kepada penegak hukum, baik kepolisian maupun TNI. Dia meminta kedua instansi ini mengayomi dan mendamaikan rakyat, serta tak menjadi alat kekuasaan. "Adik-adikku para petugas yang masih aktif, saya mohon kita ingat bersama. Seragam, makanan, dan senjata yang anda gunakan sekarang dibiayai oleh rakyat," kata dia.

    Terakhir, Prabowo mengimbau semua pendukungnya yang menggelar aksi agar tidak melakukan kekerasan. Dia mewanti-wanti agar mereka tak membalas seumpama terjadi kesalahpahaman hingga akhirnya dipukul oleh aparat. Prabowo juga berpesan agar para pendukungnya menghormati aparat penegak hukum.

    "Saya juga tegaskan kepada semua yang masih mau mendengar saya, para pendukung saya, sekali lagi saya tegaskan hindari kekerasan fisik," ucapnya.

    Prabowo menggelar konferensi pers didampingi Sandiaga Uno, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, politikus Partai Berkarya Vasco Rusemy.

    Baca: Kubu Prabowo Putuskan Ajukan Sengketa Hasil Pilpres 2019 ke MK

    Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Fadli Zon, dan Ferry Juliantono, koordinator juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, juru kampanye nasional BPN Neno Warisman, Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Abdul Rasyid Abdullah Syafii, dan juru bicara BPN Prabowo - Sandiaga sekaligus politikus Gerindra Andre Rosiade. Tak tampak ada petinggi atau kader Partai Demokrat pada acara ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.