Jokowi Menang di 21 Provinsi, Ini Daftar Lengkap Rekapitulasi KPU

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Komisioner KPU bersama saksi partai mengecek data saat penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. KPU hari ini menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan dewan perwakilan daerah. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin dinyatakan unggul dengan 55,50 persen.

Baca juga: Pensiunan TNI Pro Jokowi Minta Purnawirawan Hormati Hasil Pemilu

"KPU telah melakukan rekapitulasi terhadap suara nasional di ruang sidang utama lantai dua dan di lapangan parkir, dan pelaksanaan ini telah disaksikan oleh kedua saksi baik dari kedua pasangan calon dan diawasi oleh Bawaslu," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa 21 Mei 2019.

Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan KPU, pasangan calon nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf mendapat 85.607.362 suara atau sebesar 55,50 persen. Sedangkan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 68.650.239 suara atau sebesar 44,50 persen. Dalam catatan Tempo, pasangan Jokowi-Ma'ruf memenangkan suara di 21 provinsi, sedangkan Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi.

Adapun, total jumlah sah pada pemilu 2019 mencapai 154.257.601. Rinciannya, Jokowi – Ma’ruf Amin memperoleh suara di 34 provinsi sebesar 85.036.828 dan 570.534 di wilayah pemilihan luar negeri. Sementara pasangan Prabowo - Sandiaga mendapat 68.442.493 suara di 34 provinsi dan 207.746 suara di wilayah pemilihan luar negeri.

Baca juga: KPU Menetapkan Jokowi-Ma'ruf Unggul 55,50 Persen

Berikut rincian data rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk 34 provinsi dan wilayah pemilihan luar negeri:

Bali
Jokowi-Ma'ruf : 2.351.057 (91.68 persen)
Prabowo-Sandiaga : 213.415 (8.32 persen)

Bangka Belitung
Jokowi-Ma'ruf : 495.729 (63.23 persen)
Prabowo-Sandiaga : 288.235 (36.77 persen)

Kalimantan Utara
Jokowi-Ma'ruf : 248.239 (70.04 persen)
Prabowo-Sandiaga : 106.162 (29.96 persen)

Kalimantan Tengah
Jokowi-Ma'ruf : 830.948 (60.74 persen)
Prabowo-Sandiaga : 537.138 (39.26 persen)

Gorontalo
Jokowi-Ma'ruf : 369.803 (51.73 persen)
Prabowo-Sandiaga : 345.129 (48.27 persen)

Bengkulu
Jokowi-Ma'ruf : 583.488 (49.89 persen)
Prabowo-Sandiaga : 585.999 (50.11 persen)

Kalimantan Selatan
Jokowi-Ma'ruf : 823.939 (35.92 persen)
Prabowo-Sandiaga : 1.470.163 (64.08 persen)

Kalimantan Barat
Jokowi-Ma'ruf : 1.709.896 (57.50 persen)
Prabowo-Sandiaga : 1.263.757 (42.50 persen)

Sulawesi Barat
Jokowi-Ma'ruf : 475.312 (64.32 persen)
Prabowo-Sandiaga : 263.620 (35.68 persen)

Yogyakarta
Jokowi-Ma'ruf : 1.655.174 (69.03 persen)
Prabowo-Sandiaga : 742.481 (30.97 persen)

Kalimantan Timur
Jokowi-Ma'ruf : 1.094.845 (55.71 persen)
Prabowo-Sandiaga : 870.443 (44.29 persen)

Lampung
Jokowi-Ma'ruf : 2.853.585 (59.34 persen)
Prabowo-Sandiaga : 1.955.689 (40.66 persen)

Maluku Utara
Jokowi-Ma'ruf : 310.548 (47.39 persen)
Prabowo-Sandiaga : 344.823 (52.61 persen)

Sulawesi Utara
Jokowi-Ma'ruf : 1.220.524 (77.24 persen)
Prabowo-Sandiaga : 359.685 (22.76 persen)

Jambi
Jokowi-Ma'ruf : 859.833 (41.68 persen)
Prabowo-Sandiaga : 1.203.025 (58.32 persen)

Sulawesi Tengah
Jokowi-Ma'ruf : 914.588 (56.41 persen)
Prabowo-Sandiaga : 706.654 (43.59 persen)

Jawa Timur
Jokowi-Ma'ruf : 16.231.668 (65.79 persen)
Prabowo-Sandiaga : 8.441.247 (34.21 persen)

Nusa Tenggara Timur
Jokowi-Ma'ruf : 2.368.982 (88.57 persen)
Prabowo-Sandiaga : 305.587 (11.43 persen)

Sumatera Selatan
Jokowi-Ma'ruf : 1.942.987 (40.30 persen)
Prabowo-Sandiaga : 2.877.781 (59.70 persen)

Sulawesi Tenggara
Jokowi-Ma'ruf : 555.664 (39.75 persen)
Prabowo-Sandiaga : 842.117 (60.25 persen)

Jawa Tengah
Jokowi-Ma'ruf : 16.825.511 (77.29 persen)
Prabowo-Sandiaga : 4.944.447 (22.71 persen)

Sumatera Barat
Jokowi-Ma'ruf : 407.761 (14.08 persen)
Prabowo-Sandiaga : 2.488.733 (85.92 persen)

Kepulauan Riau
Jokowi-Ma'ruf : 550.692 (54.19 persen)
Prabowo-Sandiaga : 465.511 (45.81 persen)

Banten
Jokowi-Ma'ruf : 2.537.524 (38.46 persen)
Prabowo-Sandiaga : 4.059.514 (61.54 persen)

Nusa Tenggara Barat
Jokowi-Ma'ruf : 951.242 (32.11 persen)
Prabowo-Sandiaga : 2.011.319 (67.89 persen)

Aceh
Jokowi-Ma'ruf : 404.188 (14.41 persen)
Prabowo-Sandiaga : 2.400.746 (85.59 persen)

Jawa Barat
Jokowi-Ma'ruf : 10.750.568 (40.07 persen)
Prabowo-Sandiaga : 16.077.446 (59.93 persen)

DKI Jakarta
Jokowi-Ma'ruf : 3.279.547 (51.68 persen)
Prabowo-Sandiaga : 3.066.137 (48.32 persen)

Papua Barat
Jokowi-Ma'ruf : 508.997 (79.81 persen)
Prabowo-Sandiaga : 128.732 (20.19 persen)

Sulawesi Selatan
Jokowi-Ma'ruf : 2.117.591 (42.98 persen)
Prabowo-Sandiaga : 2,809,393 (57.02 persen)

Riau
Jokowi-Ma'ruf : 1.248.713 (38.73 persen)
Prabowo-Sandiaga : 1.975.287 (61.27 persen)

Sumatera Utara
Jokowi-Ma'ruf : 3.936.515 (52.32 persen)
Prabowo-Sandiaga : 3.587.786 (47.68 persen)

Maluku
Jokowi-Ma'ruf : 599.457 (60.40 persen)
Prabowo-Sandiaga : 392.940 (39.60 persen)

Papua
Jokowi-Ma'ruf : 3.021.713 (90.66 persen)
Prabowo-Sandiaga : 311.352 (9.34 persen)

Wilayah Pemilihan Luar Negeri (130 DPLN)
Jokowi-Ma'ruf : 570.534 (73.31 persen)
Prabowo-Sandiaga : 207.746 (26.69 persen)






Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

7 menit lalu

Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk hati - hati dalam mengeluarkan APBN. Pengeluarannya harus memunculkan return yang jelas.


Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

1 jam lalu

Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan Pemprov akan mengajukan anggaran pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas di APBD 2023.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

4 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

13 jam lalu

Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

Cak Imin mendorong agar model-model konflik di masyarakat yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 silam tak terulang lagi.


Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

16 jam lalu

Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

Bakrie Group mengadakan kompetisi I-Start sebagai wadah bagi anak muda dalam mengembangkan startup


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

19 jam lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

19 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.


Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

20 jam lalu

Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan soal gugatan Sekber Prabowo-Jokowi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.


Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

20 jam lalu

Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

Jokowi mengatakan percepatan penyaluran BSU perlu dilakukan di daerahh-daerah yang jauh dari Ibu Kota.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

22 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024