Sandiaga Belum Putuskan Ikut Aksi 22 Mei: Tunggu Kajian Hukum

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno dan istrinya Nur Asia Uno mengunjungi Pasar Murah OK OCE Peduli di Menteng Dalam, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno dan istrinya Nur Asia Uno mengunjungi Pasar Murah OK OCE Peduli di Menteng Dalam, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden, Sandiaga Uno, mengatakan belum memutuskan apakah akan ikut Aksi 22 Mei atau Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat pada Rabu, 22 Mei 2019. Menurut Sandiaga, ia masih menunggu saran dari tim dan ahli hukum sebagai bahan pertimbangan.

    Baca: Moeldoko: Ada Penyelundup Senjata yang Ingin Kacaukan Aksi 22 Mei

    ”Belum kami putuskan. Kami menunggu masukkan dari tim terutama dari ahli hukum,” kata Sandiaga di Mall Pelayanan Publik, Jalan Epicentrum Selatan, Jakarta, Senin 20 Mei 2019.

    Soal hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU pada 22 Mei nanti, Sandiaga mengatakan ia akan berbaik sangka. Ia pun masih menunggu hasil gugatan-gugatan di Bawaslu yang hingga sekarang masih menunggu diputus.

    Dari hasil laporan itu, kata Sandiaga, baru pihaknya akan memutuskan langkah apa yang mereka ambil selanjutnya. Termasuk mempertimbangkan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

    “Kami lihat nanti hasilnya seperti apa dan langkah-langkah selanjutnya nanti kami akan umumkan,” tutur dia.

    Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan kepada seluruh peserta aksi agar tetap taat hukum. Ia mengimbau semua harus dalam koridor konstitusi, aman, damai, dan tentram. “Jangan terprovokasi, jangan terintimidasi. Lakukan semuanya dengan kepentingan bangsa dan negara yang utama,” ucap dia.

    Ia juga mengatakan tak keberatan dengan sikap polisi yang mencegah massa masuk ke Jakarta. Ia mengatakan tak keberatan asal dilakukan dengan proporsi yang tidak berlebih. Karena, kata dia, mengungkapkan pendapat tidak dilarang, bahkan dilindungi oleh Undang-undang.

    Baca: Sultan Hamengku Buwono X Pertanyakan Alasan Aksi 22 Mei

    “Kalau kita tidak boleh menyampaikan pendapat kita, bagaimana kita bisa berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Jadi itu yang harus kita pastikan jangan kita berangus kebebasan tersebut," kata Sandiaga. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.