BPN Bilang Prabowo Bikin Surat Wasiat karena Kematian Demokrasi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan ihwal surat wasiat Prabowo. Menurut dia, surat wasiat yang akan dibuat Prabowo itu juga berkaitan dengan kematian, yakni kematian demokrasi.

    Baca: Tak Akan Bawa Hasil Pilpres ke MK, Prabowo Pilih 2 Langkah

    "Iya memang ada unsur kematian. Demokrasi kita mati," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.

    Prabowo sebelumnya mengatakan akan menyiapkan surat wasiat yang akan disaksikan oleh pihak keluarga dan ahli hukum di rumah peninggalan orang tuanya, Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, pada Selasa, 14 Mei 2019. Pernyataan itu dia lontarkan saat berpidato di acara Simposium Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin.

    "Saudara-saudara sekalian, setelah sore ini saya ke Kertanegara, saya akan kumpulkan ahli hukum dan buat surat wasiat," kata Prabowo.

    Dahnil mengklaim, surat wasiat itu menunjukkan komitmen Prabowo untuk tetap bersama rakyat. Menurut dia, para pendukung khawatir Prabowo akan legawa menerima hasil pilpres 2019 dan berprasangka baik seperti tak ada kecurangan, seperti yang terjadi di pilpres 2014.

    "Itu yang tidak diinginkan oleh para pendukung. Dan itu disampaikan terus menerus kepada Pak Prabowo," ujarnya.

    Karena itu, ucap Dahnil, Prabowo ingin menegaskan dirinya akan memperjuangkan keadilan bersama rakyat. Dahnil menyebut ada situasi yang genting sehingga surat itu dibuat, yakni ketidakadilan dan interpretasi hukum oleh penguasa.

    Baca: Pendukung Prabowo Diajak Boikot Pajak, Netizen Meradang

    "Beliau ingin apa pun terjadi saya bersama rakyat, termasuk melalui wasiat itu kalau terjadi apa-apa terhadap saya, saya ingin catatan bahwasannya saya tetap bersama rakyat," kata dia.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.