Ma'ruf Amin Ingin Kunjungi Semua Ketum Parpol Koalisi Jokowi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin saat ditemui di kantor MUI Pusat, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin saat ditemui di kantor MUI Pusat, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengatakan dirinya tengah merencanakan untuk melakukan safari politik ke semua ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang merupakan pengungsung Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf. Rencana itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

    Baca juga: Ma'ruf Sesalkan Kubu Prabowo Paparkan Kecurangan Pemilu ke Publik

    "Akan segera dijadwalkan apakah sambil berbuka (puasa) atau sambil agenda yang lainnya," ujar Ma'ruf Amin saat ditemui di kantor MUI Pusat, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2019.

    Sebelumnya, Ma'ruf Amin telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta pada Kamis, 9 Mei 2019. Pertemuan itu membahas hal strategis ihwal politik dan mengedepankan langkah membangun silahturahmi nasional antara tokoh bangsa.

    Seusai pertemuan itu, Ma'ruf Amin mengatakan proses rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto pasca-pemilihan presiden 2019 terus diupayakan oleh kubunya. Ma'ruf mengungkapkan langkah-langkah negosiasi juga terus jalan.

    Baca: Zaken Kabinet Versi Ma'ruf Amin: Harus Ahli tapi Bisa dari Parpol

    "Proses negosiasi tentu jalan. Tapi upaya-upaya ke arah itu kita tunggu setelah 22 Mei. Kalau sudah diumumkan (pemenang KPU), baru kami lakukan langkah-langkah konkret," ujar Ma'ruf Amin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.