TKN Jokowi Ingin Puan Maharani Ketua DPR, PKS: Menjadi Jembatan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kembali ikut serta dalam Pemilu 2019 dengan daerah pemilihan Jawa Tengah V. ANTARA

    Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kembali ikut serta dalam Pemilu 2019 dengan daerah pemilihan Jawa Tengah V. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, enggan berkomentar banyak terkait wacana kubu Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan mengajukan Puan Maharani sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024.

    Baca: Kubu Jokowi Usung Puan Ketua DPR, Demokrat: Politik Kekuasaan

    Ia mengatakan hal tersebut sah-sah saja karena PDIP sementara ini masih menjadi partai pemenang pemilihan umum 2019. "Haknya kawan-kawan PDIP untuk mengusulkan siapa yang terbaik. Tapi kami masih menunggu penetapan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Mardani, saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 Mei 2019.

    Nama anak Megawati Soekarno Putri ini muncul setelah Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, mengakui bahwa Puan yang saat ini menjabat Ketua DPP PDIP, adalah kader yang paling berpeluang menjadi Ketua DPR RI.

    Basarah menyebut, Puan memiliki kapasitas menjadi Ketua DPR RI karena berbagai pengalamannya di dunia politik. Selain berpengalaman sebagai Menko PMK RI 2014-2019, ucap Basarah, Puan juga pernah menjabat Ketua Fraksi PDIP 2009-2014 dan sudah tiga periode menjadi pengurus DPP PDIP.

    Terkait hal ini, Mardani enggan mengomentari sosok Puan. Namun ia mengatakan PKS memiliki kriteria sendiri dalam melihat sosok Ketua DPR yang paling ideal. "(Ketua DPR nanti harus) mudah jika sinergi dengan semua elemen. Maka itu perlu kemampuan menjadi jembatan untuk semua," kata Mardani.

    Simak juga: Koalisi Jokowi Satu Suara Kursi Ketua DPR untuk Puan Maharani

    Ia juga menyebut tekait tugas DPR yang harus benar-benar berfungsi mengawal anggaran dengan Undang-Undang yg pro rakyat. Hal itu harus bisa juga dijalankan oleh ketua baru nanti. "Dan itu bukan tugas mudah bagi siapapun yang menjadi Ketua DPR," kata Mardani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.