Ma'ruf Amin Pastikan MUI Tak Terlibat Politik Pasca-Pemilu

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, menegaskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak akan terlibat dalam politik pascapemilu. Ia menyebut MUI akan berperan sesuai peraturan yang berlaku.

    Baca: Ma'ruf Amin Tunggu Ajakan Buka Bersama dari Sandiaga

    “Kami mengendalikan supaya MUI tidak ikut mengambil politik peran soal teknis pemilu. Tidak masuk dalam wilayah yang dipersengketakan,” tutur Ma’ruf selepas rapat rutin pimpinan MUI di Kantor MUI, Selasa 7 Mei 2019.

    Ketua Umum MUI ini mengatakan lembaganya sudah membuat keputusan untuk menjalankan semua sesuai peraturan, dan prosedur, serta menyerahkannya sengketa pemilu kepada penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, maupun ke Mahkamah Konstitusi.

    “MUI sudah buat keputusan bahwa segala sesuatunya supaya dijalankan sesuai peraturan, sesuai prosedur,” ujarnya.

    Untuk itu, dalam rapat pimpinan MUI, ia mengatakan tak ada pembahasan yang menyinggung persoalan pasca-pemilu. Rapat tersebut menurutnya hanya memberi laporan, perkembangan, persiapan kerja nasional. Selain itu, membahas soal rumah sakit di Palestina.

    Baca: Ma'ruf Amin Mengaku Tak Ada Delegasi dari Sandiaga Menemuinya

    “Biasa rapat rutin aja, ngasih laporan-laporan perkembangan persiapan rapat kerja nasional. Rencana rencana rapat kerja nasional, laporan kegiatan, rumah sakit di Palestina. Ya rutin. Pokoknya MUI berjalan sesuai dengan programnya,” ucap Ma'ruf.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?